Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menargetkan seluruh pekerja di daerah itu masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan pada 2026.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial, terutama bagi pekerja rentan yang masih minim jaminan kerja.
Komitmen itu ditegaskan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati, saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam rangka pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) se-Sulawesi di Kendari, Jumat (29/05/2026).
Puspawati mengatakan pemerintah daerah terus memperkuat kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar target perlindungan pekerja dapat tercapai.
“Melalui kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, dukungan APBD, serta program perlindungan bagi pekerja rentan, kami berharap target UCJ 100 persen di Kabupaten Luwu Timur tahun 2026 dapat tercapai,” kata Puspawati.
Target tersebut dinilai penting karena masih banyak pekerja informal dan kelompok rentan yang belum mendapat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pekerja Rentan Jadi Fokus Perlindungan
Dalam forum tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, A Fatoni, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengalokasikan anggaran, tetapi juga memastikan program berjalan efektif.
Menurutnya, jaminan sosial ketenagakerjaan dapat membantu masyarakat menghadapi risiko ekonomi ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.
“Melalui penganggaran yang relatif kecil, masyarakat dapat memperoleh manfaat besar seperti santunan kecelakaan kerja, santunan kematian, hingga pendidikan anak sampai perguruan tinggi,” ujar Fatoni.
Ia menilai perlindungan sosial menjadi salah satu cara mencegah keluarga jatuh ke jurang kemiskinan ketika kehilangan sumber penghasilan utama.
Karena itu, pemerintah daerah diminta mempercepat perluasan kepesertaan, terutama bagi pekerja rentan.
Kolaborasi Diperkuat Capai Target UCJ
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyebut pencapaian target Universal Coverage Jamsostek membutuhkan dukungan berbagai pihak.
Selain dukungan APBD, pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan pekerja.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir kepala daerah se-Sulawesi, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta unsur pemerintah daerah.
Forum itu juga menjadi ajang pemberian penghargaan bagi daerah dengan capaian terbaik dalam program Universal Coverage Jamsostek dan perlindungan pekerja rentan.
