[LUWURAYA.COM ]( https://luwuraya.com/) — Pencabutan moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) menjadi salah satu agenda utama perjuangan Forum Koordinasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Seluruh Indonesia (Forkonas PP DOB).
Agenda tersebut mengemuka dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan Konsolidasi Nasional Forkonas PP DOB di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/9/2026).
Ketua Forkoda Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (PP CDOB) Sulawesi Selatan, Hasbi Syamsu Ali, mengatakan Rapimnas kali ini dihadiri peserta dalam jumlah lebih besar dibandingkan pelaksanaan sebelumnya.
Menurut Hasbi, forum tersebut menjadi momentum bagi para pengusul DOB dari berbagai daerah untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan pemekaran wilayah.
“Alhamdulillah, Rapimnas kali ini dihadiri peserta yang membludak, lebih besar dari tahun sebelumnya. Kita laksanakan di Gedung Juang 45 karena kita memang dalam suasana perjuangan,” ujar Hasbi di sela-sela kegiatan.
Hasbi mengatakan, terdapat dua agenda utama yang menjadi fokus konsolidasi nasional Forkonas PP DOB.
Pertama, mendorong pemerintah pusat mencabut moratorium pembentukan DOB. Kedua, mengawal penyusunan dan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah.
“Ada hal yang diperjuangkan, yaitu mencabut moratorium. Yang kedua, mengawal draft RPP. Semangatnya sangat luar biasa,” katanya.
Menurut Hasbi, kepastian kebijakan penataan daerah diperlukan oleh wilayah-wilayah yang selama ini telah mengusulkan pembentukan daerah baru.
Melalui konsolidasi nasional tersebut, para pengusul DOB berupaya memperkuat koordinasi dan menyatukan strategi untuk mengawal aspirasi mereka kepada pemerintah pusat.
Empat Usulan Pemekaran dari Sulawesi Selatan
Aspirasi pemekaran dari kawasan Indonesia Timur turut mengemuka dalam Rapimnas tersebut. Meski demikian, Hasbi menegaskan bahwa perjuangan pembentukan DOB juga melibatkan wilayah lain di Indonesia.
“Wilayah Timur Indonesia saat ini sangat seksi untuk isu pemekaran. Tapi tentu tanpa menafikan usulan dari wilayah barat yang juga tetap ada,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, delegasi Sulawesi Selatan turut mengawal empat usulan pembentukan daerah otonomi baru, yakni Kabupaten Toraja Barat, Kabupaten Bone Selatan, Kabupaten Luwu Tengah, dan Provinsi Luwu Raya.
Sebanyak 12 orang delegasi Sulawesi Selatan hadir dalam konsolidasi nasional tersebut untuk memperjuangkan aspirasi pemekaran daerah.
Hasbi menilai pembentukan DOB tidak sekadar berkaitan dengan perubahan struktur administrasi pemerintahan. Menurutnya, pemekaran juga berhubungan dengan upaya mendekatkan pelayanan publik dan memperluas jangkauan pemerintahan.
Selain itu, pembentukan daerah baru diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Karena itu, ia menilai aspirasi pemekaran perlu terus diperjuangkan melalui jalur kelembagaan dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau itu amanah konstitusi, hak konstitusional, tentu semua upaya akan kita lakukan,” tegasnya.
Hasbi juga menyatakan dukungan terhadap wacana menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun mendatang.
Menurutnya, langkah hukum dapat menjadi salah satu upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Itu adalah amanat konstitusi dan hak warga negara, jadi tidak ada masalah. Semua upaya akan kita lakukan karena pada dasarnya pemekaran itu adalah hak masyarakat,” katanya.
Forkoda Sulsel Akan Terus Kawal Aspirasi
Rapimnas dan Konsolidasi Nasional Forkonas PP DOB menjadi wadah bagi para pengusul dari berbagai daerah untuk memperkuat koordinasi dan menyampaikan aspirasi penataan daerah.
Bagi Forkoda PP CDOB Sulsel, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk memperjuangkan usulan pembentukan Provinsi Luwu Raya serta tiga kabupaten baru lainnya.
Hasbi menegaskan, BPW KKLR Sulsel bersama Forkoda PP CDOB Sulsel akan terus mengawal aspirasi pemekaran tersebut melalui berbagai jalur yang tersedia.
“Harapan kita, perjuangan ini terus berjalan. Pemekaran itu sesungguhnya adalah hak daerah,” pungkasnya.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
