Penyidikan dugaan korupsi proyek revitalisasi Lapangan Gaspa memasuki fase yang semakin intensif. Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo menggeledah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palopo untuk memperkuat alat bukti dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Penggeledahan dilakukan Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Palopo pada Selasa (11/8/2026) sebagai bagian dari proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung.
Kasus ini berkaitan dengan proyek revitalisasi Lapangan Gaspa yang bersumber dari APBD Kota Palopo Tahun Anggaran 2025 dengan nilai sekitar Rp3,5 miliar. Penyidik mendalami berbagai aspek proyek, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palopo, Trio Andi Wijaya, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya paksa penyidik untuk melengkapi dokumen-dokumen yang masih dibutuhkan dalam perkara revitalisasi Lapangan Gaspa.
“Tim Tindak Pidana Khusus hari ini melaksanakan upaya paksa berupa penggeledahan dalam rangka mengumpulkan dokumen-dokumen terkait revitalisasi Lapangan Gaspa yang saat ini sudah dalam proses penyidikan,” kata Trio.
Dokumen proyek disita
Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyasar sejumlah ruangan yang memiliki keterkaitan dengan proyek revitalisasi Lapangan Gaspa, termasuk bidang teknis dan administrasi keuangan.
Seluruh dokumen yang diperoleh akan diteliti dan dicocokkan dengan keterangan saksi serta alat bukti lain yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan.
Menurut Trio, hingga saat ini penyidik telah memeriksa hampir 30 orang saksi yang dianggap mengetahui proses perencanaan, pengadaan, maupun pelaksanaan proyek tersebut.
“Keterangan saksi yang sudah diperiksa kurang lebih hampir 30 orang,” ujarnya.
Sementara itu, perhitungan kerugian negara masih menunggu hasil audit dari lembaga yang berwenang. Kejari Palopo telah meminta bantuan sejumlah ahli, termasuk auditor BPKP, ahli kontrak pengadaan dari LKPP, dan ahli konstruksi.
“Untuk kerugian negara, kami masih menunggu hasil perhitungan. Kami sudah meminta bantuan ahli dari BPKP, ahli kontrak dari LKPP, dan ahli konstruksi. Saat ini tinggal menunggu penyelesaiannya,” jelas Trio.
Penyidikan mengarah pada penetapan tersangka
Meski belum mengumumkan identitas pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban, Kejari Palopo memastikan penyidikan perkara ini akan berlanjut hingga tahap penetapan tersangka apabila alat bukti telah dinilai cukup.
Saat ditanya apakah penyidik telah memiliki calon pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban, Trio menyebut penyidikan yang telah memasuki tahap saat ini tentu telah memiliki arah yang jelas.
“Kalau calon tersangka tentunya pasti ada. Tidak mungkin kita sudah masuk tahap penyidikan dan melakukan penggeledahan kalau tidak ada pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban,” ungkapnya.
Namun, ia menegaskan identitas pihak tersebut belum dapat disampaikan kepada publik karena masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dan proses gelar perkara.
Selain itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palopo juga telah menjalani pemeriksaan dalam perkara tersebut.
Kasus dugaan korupsi revitalisasi Lapangan Gaspa menjadi perhatian publik karena proyek tersebut menggunakan anggaran negara dan menyangkut salah satu fasilitas olahraga utama di Kota Palopo.
Dengan dilakukannya penggeledahan dan penyitaan dokumen, proses penyidikan kini memasuki tahap yang lebih serius untuk menguji keterkaitan dokumen, keterangan saksi, serta hasil audit kerugian negara sebelum penyidik mengambil langkah hukum berikutnya.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
