Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Luwu menggelar kegiatan Coaching Clinic guna mempercepat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung selama dua hari, 30-31 Januari 2024, di Hotel Maxone Makassar, Sulawesi Selatan.
Kepala BPKAD Kabupaten Luwu, Alamsyah, mengungkapkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Kasubag Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, dan Operator Keuangan dari berbagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Melalui Coaching Clinic ini, kami berharap proses penyusunan LKPD dapat berjalan lebih mudah dan cepat, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu. Ini juga menjadi upaya kita dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” jelas Alamsyah.
Penjabat (Pj) Bupati Luwu, Muhammad Saleh, yang secara resmi membuka kegiatan ini, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif BPKAD dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah.
“Kami sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan BPKAD. Terlebih lagi, kegiatan ini menghadirkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai narasumber. Ini akan semakin memperkaya pemahaman peserta dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Saleh menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin dan bawahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Dalam organisasi, ada dua hal utama yang perlu diperhatikan. Pertama, bagaimana seorang pemimpin dapat membuat bawahannya senang. Kedua, bagaimana seorang bawahan dapat membuat pemimpin tenang. Salah satu cara membuat pemimpin tenang adalah dengan menghadirkan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Mohamad Risbiyantoro, yang hadir sebagai narasumber, menyampaikan materi mengenai Current Issues kebijakan dan manajemen keuangan daerah. Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika regulasi keuangan agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien.
