LUWURAYA.COM — Pembahasan Perubahan APBD Luwu Timur 2026 diminta tidak hanya berfokus pada perubahan angka anggaran. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur mendorong pemerintah daerah mengevaluasi program dalam APBD pokok yang belum berjalan maksimal.
Pandangan tersebut disampaikan Harisal saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Jumat (4/9/2026).
Harisal menilai Perubahan APBD 2026 seharusnya menjadi momentum untuk melakukan koreksi terhadap pelaksanaan APBD pokok yang belum berjalan maksimal.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar program yang belum terlaksana tidak sekadar dipindahkan atau dilanjutkan tanpa melihat persoalan yang menyebabkan pelaksanaannya tersendat.
Jangan Sampai Pekerjaan Menumpuk di Akhir Tahun
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan adanya risiko penumpukan pekerjaan apabila program yang belum berjalan tidak segera dievaluasi.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, pekerjaan yang menumpuk di penghujung tahun berpotensi memengaruhi kualitas hasil pembangunan.
Fraksi juga mengingatkan munculnya fenomena budget rush, yakni kondisi ketika realisasi belanja dikebut menjelang akhir tahun untuk mengejar serapan anggaran.
Karena itu, fraksi meminta pemerintah memastikan setiap program memiliki perencanaan dan jadwal pelaksanaan yang realistis.
Evaluasi juga perlu menjawab apakah program yang belum berjalan maksimal membutuhkan penjadwalan ulang, atau justru perlu dilakukan perubahan prioritas terhadap kegiatan yang lebih mendesak.
“Apakah program yang belum maksimal tersebut ternyata membutuhkan penjadwalan ulang yang realistis atau apakah perlu untuk mendorong prioritas kegiatan yang benar-benar mendesak?” demikian salah satu poin pandangan fraksi yang disampaikan Harisal.
Fraksi juga mendorong penguatan keterlibatan DPRD dan Inspektorat dalam pengawasan. Pengendalian belanja, menurut fraksi, tidak boleh hanya diarahkan untuk mengejar tingginya serapan anggaran.
Persoalan rendahnya realisasi belanja, kata fraksi, juga perlu dilihat dari berbagai kemungkinan penyebab.
Beberapa di antaranya adalah hambatan birokrasi, kapasitas teknis organisasi perangkat daerah, perencanaan yang kurang matang, serta faktor eksternal seperti dinamika ekonomi dan sosial.
Karena itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai Perubahan APBD 2026 harus menjadi instrumen korektif untuk mengarahkan kembali belanja daerah kepada sektor yang menjadi prioritas.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
