Ketua Komite SMA Negeri III Palopo, Baharman Supri menyorot kegiatan penyerahan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang melibatkan Badan Pemerioksa Keuangan (BPK) dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang dilaksanakan di Gedung Olah Raga (GOR) Palopo.
Menurut Baharman, kegiatan yang melibatkan siswa dan para guru tersebut justru mengorbankan prosesbelajar mengajar yang terjadi di sekolah. Terlebih lagi, terkesan ada agenda politik dengan hadirnya Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Timo Pangerang, yang juga merupakan calon anggota legislatif dari partai Demokrat.
“Saya menduga, ada agenda politik di balik acara ini, sebab baru tahun ini ada prosesi seperti ini. Tahun ini memang aneh, segala sesuatu dikaitkan dengan politik,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah harusnya mengetahui fungsi dan tugas masing-masing lembaga, terutama BPK. “Tidak salah mengundang BPK RI untuk acara seperti ini, tetapi jangan sampai guru dan siswa dikorbankan, apakagi karena kehadiran pihak BPK ini, acara sampai ditunda hingga 4 jam, yang berarti mengganggu proses belajar mengajar guru dan siswa.
“Seharusnya pihak pemerintah ke BPK hanya sebatas koordinasi dan konsultasi saja mengenai proses dan tahapan pembagian BSM ini, tidak perlu sampai mereka hadir seperti ini,” tegasnya.
Untuk diketahui, pembagian BSM tahun ini dibagikan oleh pemerintah kepada lebih dari 11 ribu, dari tingkatan SD, SMP, dan SMA/SMK. Jumlah dana yang dibagikan bervariasi, untuk SD mendapatkan bantuan sebesar Rp.360 ribu, SMP sebesar Rp550 ribu, dan SMA/SMK sebesar Rp780 ribu.
Pada acara pembagian BSM ini, dihadiri oleh perwakilan BPK RI wilayah VI, Rizal Djalil, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Andi Timo Pangerang, Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) RI Hamid M, dan Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen) RI Ahmad Jazied.
