DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar sidang paripurna, Senin (11/8). Sidang kali ini mendengarkan nota pengantar Bupati Luwu Timur, H Andi Hatta Marakarma terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) TA 2014.
Dalam pengantarnya, Hatta menjelaskan perubahan APBD TA 2014, pendapatan ditargetkan sebesar Rp999.129.613. 672 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp141.739.741.299, Dana perimbangan Rp586.786.609.364 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp270.603.363.009.
Target PAD ini mengalami penurunan dibandingkan target pokok sebesar Rp16.221.984.701 disebabkan adanya penurunan target pajak daerah yakni pajak mineral bukan logam yang bersumber dari PT Vale Indonesia dan penurunan retribusi tempat pelelangan ikan dan penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil.
Lain halnya dengan target penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan target APBD Pokok sebesar Rp86.006.174.558. hal ini, kata Hatta disebabkan adanya pendapatan hibah yang bersumber dari hibah listrik dan scrap PT Vale Indonesia dan pendapatan hibah dana BOS serta penerimaan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi.
Untuk Belanja ditargetkan Rp1.112.841.912.335 dimana belanja langsung sebesar Rp400.328.610.334 dan belanja tidak langsung Rp712.513.302.001.
Peningkatan belanja langsung terjadi disebabkan meningkatnya belanja pegawai sebesar Rp347.676.600, meningkatnya belanja barang dan jasa sebesar Rp59.841.118.680 dan belanja modal senilai Rp67.917.645.704, sementara belanja tidak langsung disebabakan meningkatnya belanja pengawai tidak langsung sebesar Rp1.678.468.111, meningkatnya belanja bantuan sosial dana cosh sharing PNPM Rp575.670.000 dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota pemerintah desa dan partai politik senilai Rp3.369.722.201.
“Peningkatan belanja secara umum ini terjadi karena penambahan volume kegiatan non fisik, kegiatan baru yang prioritas dan mendesak, penganggaran kegiatan berlanjut (DPAL) dan penganggaran dan BOS,” kunci Hatta. (hr/hms)
