Ketua Harian DPD II Partai Golkar Palopo, Andi Cincing Makkasau mengkritisi kinerja pemerintahan Judas Amir-Akhmad Syarifuddin (Judas-Ome) dalam memimpin Kota Palopo di masa satu tahun pasca pelantikan.
Pasalnya, 22 program kerja pemerintahan Judas-Ome yang tertuang dalam visi-misi pada pencalonan lalu, masih banyak tidak terlihat secara nyata realisasi pelaksanaan program tersebut di masyarakat.
Dia pun menyebut salah satu program yang dinilai belum tuntas dilaksanakan Judas, yakni realisasi pembebasan retribusi bagi pedagang kaki lima di Palopo. Padahal, menurut Cincing, program ini harusnya menjadi prioritas karena menyentuh langsung bagi masyarakat kecil.
“Lihat saja, saat ini pungutan retribusi bagi pedagang kaki lima masih terus dilakukan, padahal pedagang kaki lima ini sangat berharap agar pungutan ini bisa dibebaskan agar meringankan beban mereka,” ujar Cincing.
Menurutnya, Pemerintah Kota Palopo pun tidak menunjukkan itikad baik agar mendesak DPRD Palopo segera mengesahkan Perda yang mengatur tentang pungutan retribusi ini.
“Harusnya tidak lepas tanggung jawab, setelah mereka menyerahkan Ranperda ke DPRD tentang pungutan retribusi bagi pedagang kaki lima, mereka juga harus mengawal dan mendesak agar segera disahkan menjadi Perda, saya lihat tidak ada political will dari perintah untuk mewujudkan itu,” tegasnya.
Selain program bebas retribusi bagi pedagang kaki lima, Cincing juga mengkritisi tentang berlarut-larutnya program pembangunan Kantor Wali Kota Palopo yang dibakar pasca Pemilukada lalu.
Menurutnya, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah saat ini untuk mengupayakan percepatan pembangunan Kantor Wali Kota Palopo agar segera dapat difungsikan guna memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
Namun, Cincing menilai, cara yang digunakan Wali Kota Palopo, Judas Amir selama ini keliru, terutama karena tidak memiliki jaringan yang pas dalam memperjuangkan anggaran di pemerintah pusat.
“Sampai tahun monyet juga, tidak akan bisa terbangun ini Kantor Wali Kota Palopo, jika pemerintah merubah cara dan jaringan dalam melobi anggaran ke pemerintah pusat. Sulit dipercaya hingga saat ini belum ada anggaran dari Pemerintah Pusat yang dikucurkan untuk pembangunan Kantor Wali Kota Palopo ini, padahal Presiden SBY dalam kunjungannya ke Palopo lalu sudah memberikan sinyal positif untuk membantu dalam hal anggaran, saya menilai masalahnya adalah persoalan pressure yang kurang dari Pemkot Palopo saja,” tegasnya.
Dia pun pesimis, jika Pemerintahan Judas-Ome bisa merealisasikan pembangunan Kantor Wali Kota Palopo hingga akhir masa jabatannya, tahun 2018 mendatang.
“Diperkirakan, pembangunan Kantor Wali Kota Palopo ini akan memakan waktu paling cepat hingga tiga tahun, dengan program anggaran multy years, jika hingga tahun depan tidak dimulai pembangunannya, maka dipastikan hingga akhir masa jabatannya nanti bakal tidak selesai,” ungkapnya.
Dia pun menyarankan, agar Pemerintahan Judas-Ome menggunakan jaringan yang ada secara maksimal, terutama melalui pejabat asal Kota Palopo yang saat ini memegang posisi penting baik di Kementerian maupun di DPR RI, untuk membantu melobi anggarandi tingkat pusat.
