Kasus dugaan kongkalikong proyek pembangunan kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Malili akan diekspose pekan depan. Hal ini dilakukan mengingat berkas kasus tersebut dinilai sudah cukup untuk menentukan status hukum pada kasus ini.
“Berkas kasus ini dianggap sudah cukup sehingga kita akan menggelarkan pekan depan,” ungkap Kapolres Luwu Timur, AKBP Rio Indra Lesmana.
Gelar atau ekspose ini dilakukan untuk menentuan status hukum dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan sehingga dalam ekspose tersebut nantinya, kata Rio, sudah dapat diketahui calon tersangka pada kasus ini.
“Jika dalam gelar nantinya status hukum kasus dugaan kongkalikong PDAM naik ketahap penyidikan maka calon tersangka sudah bisa kita ketahui,” ungkap Rio.
Dalam kasus ini, penyidik kepolisian Mapolres Luwu Timur sudah memeriksa beberapa saksi seperti, Ketua Kelompok Kerja (Pokja), Unit Layanan Pengadaan (ULP) Luwu Timur, Andi Ikhsan Bassaleng, pihak kontraktor proyek PDAM Malili, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Kabupaten Luwu Utara, Muhammad Yamin dan pihak CV Hadi Prima Jasa sebagai pemenang proyek ini.
Kabag Hukum Luwu Utara, Muhammad Yamin diperiksa terkait adanya surat keterangan bebas temuan yang dikeluarkannya sebagai dasar Pokja ULP Luwu Timur mengikutsertakan hingga memenangkan proyek ini padahal dalam surat tersebut menyebutkan hanya dapat berlaku di Kabupaten Luwu Utara saja.
“Surat keterangan itu hanya berlaku di daerah Luwu Utara saja dan tidak berlaku di daerah lain,” ungkap, Yamin dihadapan penyidik kepolisian Resor Luwu Timur.
Sementara itu, Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi pun ikut mendesak Penyidik Kepolisian Resor Luwu Timur untuk segera menuntaskan kasus dugaan ini.
“Kami mendesak polisi segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek PDAM Malili, paling tidak polisi sudah bisa menaikkan status pada kasus ini karena dinilai sudah cukup lama dan sudah memeriksa beberapa saksi,” ungkap, Kadir Wokanobun, Wakil Direktur ACC Sulawesi ini.
Untuk diketahui, Ketua Pokja konstruksi ULP Luwu Timur, Andi Ikhsan Bassaleng dilaporkan atas dugaan kongkalikong pada tender proyek pembangunan kantor PDAM Malili tahun 2014 dengan anggaran Rp999.419.000 juta.
Pada tender kantor PDAM Malili ini, Pokja ULP mengikut sertakan hingga memenangkan perusahaan, CV Hadi Prima jasa pada bulan Mei 2014 lalu. Padahal perusahaan ini sudah masuk dalam daftar hitam (Blacklist) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada Satuan Kerja (satker) Kementerian Kehutanan (kemenhut) Makassar sejak tanggal 6 Maret tahun 2014 lalu dengan Nomor: SK.50/SMKHUTNM-1/2014. (*)
