Dandim 1403 Sawerigading, Letkol (Inf) Aco Lamama, kembali menegaskan kesiapan para aparatnya di lapangan guna mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan.
Penegasan tersebut disampaikan dihadapan ratusan peserta Rapat Koordinasi Pemantapan Program Upaya Khusus (Upsus) Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Perbaikan Jaringan Irigsi, di Aula La Galigo Kantor Bupati, Rabu (19/2/12). Rakor tersebut juga ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara Kodim 1403 Sawerigading dan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
“Insya Allah, kami akan all out melaksanakan program kerjasama ini. Karena ini sudah perintah dari atas, maka kami wajib melaksanakan dan mengawal program upsus ini sampai tuntas dan berhasil. Sampai negara ini bisa mencapai swasembada pangan,” tegas Aco di hadapan para Camat, Lurah, Kepala Desa, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Kepala BP3K, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Distributor Pupuk, dan para pengurus Kelompok Tani (Poktan) penerima manfaat optimasi lahan seluas 1.300 hektar.
Mengingat urgensitas dari Program Upsus melalui optimasi lahan ini, maka tentu ada konsekuensi logis yang harus ditanggung jika program tersebut gagal. Aco mengungkapkan, jabatan adalah taruhannya.
“Sebagai panglima tertinggi di republik ini, Presiden Jokowi menegaskan betapa pentingnya program ini dalam rangka swasembada pangan. Olehnya itu, dalam pertemuan di Pangkalan Bun, kami diberi amanah untuk mensukseskan program ini. Jika gagal, maka jabatan taruhannya. Karena ini perintah, maka kami wajib menjalankannya,” tegas Aco.
Untuk mensukseskan program upsus melalui kegiatan optimasi lahan, Aco sangat berharap keseriusan para Babinsa dan PPL yang didukung para Camat dan Kepala Desa, sehingga dalam melakukan pendampingan di lapangan nantinya bisa berjalan baik.
“Semua institusi yang terkait harus bisa berakselerasi sesuai dengan aturan main yang sudah ada. Karena kegiatan optimasi lahan ini didanai lewat APBN, maka semua poktan penerima manfaat harus jelas,” tegas Aco.
“Kegiatan ini tidak main-main. Semua harus bisa berakselerasi, termasuk para Babinsa saya. Jika Babinsa saya ini gagal, maka jabatan menjadi taruhannya. Tugas Babinsa adalah melakukan pendampingan, mulai dari pengolahan, penanaman, pembibitan sampai pemeliharaannya. Karena kegiatan ini didanai pemerintah, maka Poktan penerima manfaat harus jelas, tidak boleh fiktif. Jika ditemukan ada yang fiktif, maka siap-siap ki berhadapan dengan hukum,” ujarnya lagi.
Sementara itu, Wakil Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, dalam sambutannya menghimbau seluruh pihak yang terkait harus bisa merespon dengan baik kegiatan optimasi lahan tersebut, sehingga pada tahap action mampu bersinergi secara baik pula.
“Saya menghimbau kepada para Camat, Lurah, Kepala Desa, PPL, POPT, dan Babinsa untuk bisa saling bersinergi. Tidak mudah memang untuk mencapai kedaulatan pangan, tapi sepanjang ada kemauan dan semangat kerja, serta yang paling penting harus ada kehati-hatian dalam melakukan pendampingan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, kita tidak hanya melaksanakan program upsus, tetapi yang paling urgen adalah outcome-nya bisa kita capai,” terang Indah.
Kabupaten Luwu Utara tahun ini mendapatkan dana bantuan sosial sebesar Rp 9,2 Milyar yang dananya bersumber dari APBN. Dana tersebut dialokasikan untuk dua kegiatan, yaitu optimasi lahan seluas 1.300 hektar dalam rangka peningkatan produksi padi, serta perbaikan Jaringan Irigasi seluas 7.000 hektar.
Khusus optimasi lahan, anggarannya sebesar Rp 1,2 juta per hektar. sementara untuk perbaikan jaringan irigasi anggarannya sebesar Rp 1,1 juta per hektar. Berdasarkan petunjuk teknis, anggaran Rp 1,2 juta per hektar untuk kegiatan optimasi lahan, peruntukannya hanya untuk keperluan pupuk dan upah kerja saja. Kegiatan ini nantinya akan dikawal dan didampingi oleh para Babinsa dan PPL.
