Penyelenggaran Festival Danau Matano yang rencananya akan dihelat pada bulan mei tahun ini terancam batal. Pasalnya, penyelenggaraan kegiatan yang akan menjadi program andalan pariwisata Kabupaten Luwu Timur ini, mendapat penolakan dari ejumlah legislator, jika penyelenggaraan tidak dilakukan secara transparan, dan profesional.
Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur dari Partai Hanura, Abdul Munir misalnya mengatakan dirinya sebagai salah satu inisiator pelaksanaan Festival Danau Matano menilai jika persiapan pelaksanaan kegiatan ini tidak terlihat dilakukan secara professional.
Menurutnya, dengan anggaran yang cukup besar yakni Rp1,8 miliar, seharusnya kegiatan ini diserahkan kepada pihak ketiga sebagai penyelenggara. “Kami inginkan hasil yang maksimal dalam penyelenggaraan kegiatan ini, dan harus dilaksanakan secara transparan dan professional,” ujar Munir.
Menurut Munir, penyelenggaraan secara transparan dan professional yang dimaksud yakni dengan melibatkan Event Organizer (EO) sehingga hasil yang ingin dicapai bisa maksimal, termasuk juga penggunaan anggaran bisa dipertanggung jawabkan dengan transparan.
“Bagaimana mau professional, jika kegiatan ini digelar hanya oleh sekelompok panitia pelaksana yang dikomandoi oleh pejabat pemerintah, lantas bagaimana pertanggung jawaban penggunaan anggarannya nanti, padahal jika perlu kita datangkan saja EO yang professional yang bisa memaksimalkan pelaksanaan kegiatan ini,” tegasnya.
Sebagai inisiator pelaksanaan kegiatan ini, Munir pun menceritakan latar belakang penyelenggaran Festival Danau Matano yakni ingin menciptakan ikon pariwisata Luwu Timur, dan juga bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.
Menurutnya, inisiatif penyelenggaran Festival Danau Matano sudah digagas sejak tahun 2012 lalu, dan usulan ini selalu ditolak oleh DPRD Luwu Timur untuk dianggarkan pelaksanaannya. Baru ditahun 2015 inilah baru dapat teralisasi anggaran pelaksanaan Festival Danau Matano ini.
“Bahkan, saya bersama sekitar 20 orang inisiator pelaksanaan Festival Danau Matano ini sudah pernah melihat langsung pelaksanaan Festival Danau Poso sebagai persiapan dalam penyelenggaran kegiatan di Luwu Timur ini, sayangnya ketika anggarannya sudah ada, tidak satu pun dari 20 inisiator ini yang dilibatkan pemerintah,” ungkapkan.
Munir yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Luwu Timur pun mengaku berencana akan memanggil pihak SKPD terkait untuk mengevaluasi perencanaan kegiatan ini. “Kalau memang tidak maksimal, mending dibatalkan saja,” tegasnya.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Luwu Timur, Amran Syam pun meminta pemerintah untuk menyelenggaran kegiatan Festival Danau Matano secara professional, mengingat adanya penggunaan anggaran daerah yang cukup besar.
“Saya sudah mendengar adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat yang menyebutkan jika perencanaan pelaksanaan kegiatan ini tidak dilakukan secara maksimal, dan hanya melibatkan kelompok tertentu saja. Saya ingatkan kepada pemerintah agar melaksanakan kegiatan ini secara professional dan kami di DPRD Luwu Timur akan mengawasi ketat hal itu,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Festival Danau Matano, Syahidin Halun yang dikonfirmasi mengatakan pihaknya saat ini tengah melakukan persiapan dan pematangan konsep pelaksanaan festival itu.
Menurut Syahidin, terkait jadwal pelaksanaan sifatnya masih tentatif, belum ada jadwal pasti. “Memang beberapa waktu lalu sempat mewacana akan digelar Bulan Mei, namun jadwal ini belum pasti, sebab kami masih bicarakan lebih lanjut, namun yang pasti kami akan mengupayakan agar bisa digelar di tahun ini,” ungkapnya.
Terkait rencana penggunaan EO, Syahidin mengatakan akan mengkaji lebih lanjut dengan panitia pelaksana kegiatan ini. “Kita akan lihat nanti, kalau diperlukan kami akan melibatkan EO,” ujarnya.
