Demo istri para karyawan yang sudah berlangsung kurang lebih seminggu lamanya, Jumat lalu, tanggal 12 Juni telah berhenti. Menurut informasi, para pendemo bergerak ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka, karena belum menemukan solusi dari manajemen PT Vale. Bis-bis karyawan yang sempat tertahan beberapa hari tidak bisa lewat, sekarang sudah beroperasi kembali.
Tuntutan utama para demonstran yang nota bene istri para karyawan PT Vale adalah keadilan dalam memperoleh fasilitas yang sama di sekolah YPS (Yayasan Pendidikan Sorowako). Fasilitas sekolah seperti ruangan yang full AC, ruangan laboratorium yang lengkap, sarana olahraga yang memadai, bis sekolah antar jemput adalah fasilitas-fasilitas yang juga ingin dirasakan oleh anak karyawan yang berdomisi di luar daerah Sorowako tersebut.
Memang benar, dalam undang-undang pertambangan, maka sudah merupakan suatu kewajiban suatu perusahaan yang didirikan disuatu daerah harus memberikan kompensansi untuk memberdayakan warga sekitar yang disebut CSR (Community Social Responsibility). Dalam ini PT Vale telah melakukannya dengan mendirikan sekolah yang bernama YPS (Yayasan Pendidikan Sorowako).
Sedangkan untuk daerah luar Sorowako, perusahaan membuat pogram yang bernama PTPM atau Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri Makassar (UNM) dan LPKGI, untuk meningkatkan kualitas guru-guru negeri dalam mentransfer ilmu ke siswanya, memberikan bantuan beberapa unit computer, alat peraga pengajaran, merenovasi laboratorium dan beberapa ruangan kelas seperti yang dikerjakan di SMP Towuti dan Wasuponda. Adapun program yang sedang berlangsung saat ini adalah bantuan untuk pengembangan sekolah PAUD. PT Vale melalui departemen external relation, siap membantu melakukan training para guru –gurunya, melengkapi sarana bermain dan juga memugar bangunan sekolah yang sudah mulai rusak.
Sekarang timbul pertanyaan, apakah ini murni tanggungjawab perusahaan? Lantas dimana peran Pemda Lutim khususnya dinas pendidikan dalam kasus ini? Mari kita lihat fakta dilapangan, bahwa persentasi sekolah negeri dan swasta di empat wilayah pemberdayaan adalah 80:20. 80% sekolah Negeri dan 20% Sekolah Swasta. Ini berarti bahwa Dinas Pendidikan Lutim dan Pemda setempat juga turut bertanggungjawab dengan masalah pendidikan, dan harus turut mengambil sikap dalam kasus demonstrasi para warga di empat wilayah pemberdayaan walaupun mereka adalah karyawan perusahaan. Apalagi saat ini Luwu Timur berada pada posisi ke 22 dari 24 Kabupaten di Sulsel.
Sebenarnya Pemda Lutim terkhusus Dinas Pendidikan dapat mempertanyakan, mengapa para orangtua tersebut bersikeras menyekolahkan anaknya di sekolah swasta? Apakah murni karena masalah fasilitas di swasta khususnya di YPS lebih bagus? Mungkin bisa kita lihat kondisi di kota. Dimana justru para orangtua berlomba-lomba menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Anggap sajalah di Makassar, yang saat ini lagi membludak siswanya yaitu SMU negeri 1, SMU negeri 2, SMU negeri 17, dan SMU negeri 5 .
Sekolah negeri dan YPS sama-sama gratis dan sama-sama disubsidi. Sekolah negeri disubsidi oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, sedangkan YPS disubsidi oleh perusahaan PT Vale. Maka, bukanlah hal yang mustahil ketika Pemda melalui Dinas pendidikan serius untuk membenahi sekolah negeri yang berada di Kabupaten Luwu Timur khususnya empat wilayah pemberdayaan, maka sekolah-sekolah tersebut juga akan menjadi idola buat warga Lutim. Saya yakin, Pemda Lutim sangat mampu melakukan hal tersebut, karena untuk alokasi dana pendidikan gratis pada tahun ini sebesar 36,9 Miliar dengan rincian APBD tingakt I sebesar Rp.6,9 Miliar dan APBD II sebesar Rp 30 Miliar.
Dari dana tersebut, selain digunakan untuk pengembangan profesi guru dan manajemen kompensasi pendidik, dapat juga digunakan untuk membangun sekolah yang kokoh dan full AC, fasilitas lab yang lengkap, sarana olahraga yang menunjang, bahkan juga ada pengadaan bis sekolah antar jemput. Seperti yang dikatakan oleh Kadis Dikbudparmudora Luwu Timur, Ismail, melalui pernyataannya pada Hari Kamis, tanggal 28 Mei bahwa mereka berjanji pihak dinas akan mencetuskan program-program dalam meningkatkan metode belajar yang baik dan meningkatkan SDM buat tenaga pengajar.
Banyak hal yang kita harapkan di tahun 2015 ini. Semoga dengan lahirnya sosok Bupati baru yang akan memimpin Luwu Timur, maka wajah pendidikan juga dapat menjadi lebih baik, dari urutan ke 22 dapat masuk ke urutan 5 besar dari 24 kabupaten. Kasus demonstrasi yang dilakukan oleh para karyawan PT Vale menuntut kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan, merupakan pelajaran buat kita semua terkhusus buat Dinas Pendidikan Lutim dan PT Vale untuk lebih serius dan focus menangani sector pendidikan. Tidak ada lagi saling mengharapkan, tapi yang ada saling mendukung dan melengkapi kekurangan masing-masing.
Perusahaan PT Vale Indonesia saat ini memiliki program yang bernama PTPM atau Program Terpadu Pemberdayaan Masyarakat. Dulu namanya adalah Community Development (ComDev). Program ini sebagai salah satu bentuk Community Social Responsibility (CSR) perusahaan terhadap pemberdayaan masyarakat. Meliputi beberapa aspek, diantaranya kesehatan, ekonomi, pendidikan, seni dan budaya. Yang membuat program PTPM ini berbeda dengan Comdev, adalah pelibatan pemerintah daerah (Pemda) Lutim didalamnya. Jadi ada tiga pilar yang terlibat langsung dalam program ini yaitu Perusahaan, Pemerintah Daerah dan Masyarakat wilayah pemberdayaan.
