Rapat sidang Paripurna antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur dan jajaran birokrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) berlangsung diruang Paripurna, Kamis (4/12) kemarin.
Dalam sidang tersebut, pemerintah kabupaten Luwu Timur akan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor penyelenggaraan reklame. Oleh karena itu, pemerintah bersama DPRD tengah menyusun rancangan peraturan darah (Ranperda) penyelenggaran reklame agar hasilnya lebih optimal.
Mewakili Bupati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, HM Abrinsyah mengatakan, perlunya penanataan dan penyeragaman konstruksi reklame yang dibuat pemerintah untuk disewakan kepada pihak pengguna telah dilakukan sebelumnya namun pengelolaannya belum optimal.
“melalui ranperda ini nantinya dapat lebih memaksimalkan peluang untuk meningkatkan PAD dari sektor reklame,” ungkap Abrinsyah, Kamis (03/12) kemarin.
Menurutnya, meski dapat mendongkrak pendapatan daerah, namun penataan reklame juga harus tetap bersinergi dengan pengaturan tata ruang daerah.
penyelenggaraan penataan zona reklame akan diatur dalam peraturan bupati dengan memperhatikan prinsip estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah sehingga pengaturannya terarah dan terkendali.
Lanjut Abrinsyah, mengenai bentuk, desain, ukuran, struktur konstruksi dan tata letak reklame memang perlu diatur untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib, terarah dan terkendali sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya.
Terkait biaya sewa sebagai dasar pengenaan pajak reklame telah diatur dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak reklame.
