Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Luwu Timur Pieter ka’pe parrangan membahas program pembentukan peraturan daerah (propemperda) tahun 2018 bersama pemda di kantor DPRD beberapa waktu yang lalu.
Kata pieter, sama dengan propemperda tahun tahun sebelumnya, propemperda tahun depan tetap menekankan dukungan DPRD terhadap visi misi bupati dan wakil bupati dalam mencapai luwu timur terkemuka. Payung hukum yakni perda diperlukan dalam kegiatan pemda khususnya pada OPD pengusul ranperda mendatang.
“Kami tekankan untuk ranperda agar lebih pro rakyat,” tegas pieter. Selasa (5/12/2017).
perihal propemperda tahun 2018, DPRD Luwu Timur bersama pemda akan membahas sebanyak 19 ranperda. 15 diantaranya ranperda usulan pemda dan 4 ranperda inisiatif DPRD.
Berikut rincian ranperda yang akan dibahas tahun 2018 :
1. Peraturan daerah tentang pencabutan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten luwu timur nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi izin gangguan;
2. Peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2012 tentang garis sempadan;
3. Peraturan daerah tentang penyertaan modal ke PDAM;
4. Peraturan daerah tentang pembentukan kecamatan baru;
5. Peraturan daerah tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
6. Peraturan daerah tentang retribusi tera/ tera ulang;
7. Peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan malili;
8. Peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang kawasan perkotaan wotu;
9. Peraturan daerah tentang pelayanan penyelenggaraan kesehatan di rumah sakit dan Puskesmas beserta jaringannya;
10. Peraturan daerah tentang Air Susu Ibu Eksklusif;
11. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Luwu Timur T.A 2017;
12. Peraturan Daerah tentang pengelolaan kekayaan budaya;
13. Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
14. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Luwu Timur T.A 2018;
15. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A 2019;
16. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan PDAM di Luwu Timur (Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur);
17. Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur).
18. Peraturan Daerah tentang Destinasi Wisata (Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur).
19. Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Pemrakarsa : DPRD Luwu Timur).
