Untuk menjamin kenyamanan di ruang publik, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Luwu Timur akhirnya menyepakati Peraturan Daerah Penyelenggaraan Reklame.
Kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk penandatanganan persetujuan bersama antara pemerintah yang diwakili, Sekretaris Daerah Bahri Suli dan Wakil Ketua DPRD, Aris Situmorang pada sidang paripurna DPRD, Selasa (19/01/16).
“Penataan reklame harus dibuatkan aturan sejak awal agar tampak teratur, terarah dan terkendali,” kata Bahri Suli dalam sambutannya.
Menurutnya pelaksanaan penyelenggaraan reklame dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan diruang publik terutama diwilayah-wilayah kota dengan memperhatikan estetika, kenyamanan, kemanan dan tata letaknya.
Selain itu juga, penataannya perlu mencari lokasi yang tepat dalam arti tidak menganggu pandangan mata dan juga memperhatikan unsur keselamatan.
Ia juga mengingatkan kepada SKPD terkait agar melakukan sosialisasi secara intensif ditengah-tengah masyarakat sehingga nantinya tidak lagi ditemui reklame-reklame liar yang tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan.
Semestinya ada dua ranperda kumulatif yang mesti disahkan. Selain ranperda penyelenggaraan reklame juga ranperda pengarusutamaan gender.
Namun dalam perjalanannya, kedua raperda ini tidak dapat diselesaikan ditahun 2015 sehingga kedua ranperda ini dimasukkan daftar properda kumulatif terbuka tahun 2016.
Untuk ranperda penyelenggaraan reklame akhirnya bisa disahkan saat ini. Namun untuk ranperda pengarusutamaan gender masih ditunda pengesahaannya sebab masih menunggu peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengarusutamaan gender yang hingga saat ini masih belum ditetapkan.
“Nantinya, Perda Pengarusutamaan Gender Provinsi Sulwesi Selatan akan dijadikan rujukan untuk menyempurnakan ranperda Pengarusutamaan Gender Luwu Timur,” tutupnya.
