Pemerintah Daerah (Pemda) Luwu Timur melalui Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan (PPP) mendapatkan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia sebesar Rp24 miliar lebih dalam rangka perluasan cetak sawah baru tahun 2016.
Anggaran miliaran yang berasal dari APBN ini nantinya akan dialokasikan sebesar Rp16.500.000 untuk satu hektar sawah. Sementara, bantuan perluasan sawah di Luwu Timur sebanyak 1.456,55 hektar.
Kepala Dinas (Kadis) PPP Luwu Timur, Muharif yang ditemui diruang kerjanya, Senin (18/1) mengatakan, permohonan bantuan perluasan sawah baru ini sudah disetujui oleh Kementan RI.
“Tanggal 21 Januari akan dilakukan MOU atau penandatanganan kontrak dengan direktorat Zeni TNI AD, di Makassar,” ungkap Muharif.
Menurutnya, luas 1.456,55 hektar ini diperuntukkan untuk empat kecamatan di Luwu Timur yakni Burau, Wotu, Malili, dan Towuti. “Percetakan sawah ini nantinya akan dikerjakan langsung oleh pihak TNI,” ungkapnya.
Pemerintah Pusat saat ini mengingikan usaha untuk mencukupi kebutuhan pangan atau swasembada sehingga dilakukan perluasan areal sawah.
Muharif menjelaskan, Kabupaten Luwu Timur telah memiliki luas lahan sekitar 25 ribu hektar dengan rincian 20 ribu hektar yang sudah dilakukan intensifikasi sementara untuk 5 ribu hektarnya lagi belum dilakukan.
“Dari 25 ribu ini masih perlu dilakukan perluasan sawah yakni 1500 hektar, ini yang akan kita lakukan, program ini sesuai dengan RPJMD Luwu Timur dalam rangka percepatan swasembada,” katanya.
Sebagai penujang percepatan program perluasan sawah ini, kata Muharif, pihaknya akan melayangkan permohonan bantuan kepada ditjen prasarana dan sarana pertanian untuk kebutuhan alat dan mesin pertanian.
“Kita juga meminta alat pertanian seperti traktor, mesin tanam padi, mesin pompa air, hand sprayer, dan mesin panen padi sebagai penunjang percepatan perluasan sawah ini,” ungkap Muharif.
Dia menambahkan, pihak TNI juga sudah turun melakukan survei lokasi, setelah dilakukan penandatangan kontrak nantinya, setiap kelompok TNI yang beranggotakan 10 orang itu langsung turun melakukan cetak sawah.
“Dananya melekat di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan, saya hanya sebatas menyetujui saja pencairannya jika ada kelompok yang sudah melakukan cetak sawah,” ungkapnya.
