Sebanyak 670 guru dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu belum menerima insentif non sertifikasi sejak 10 bulan lalu. Jumlah insentif non sertifikasi yang belum dibayarkan itu ditaksir mencapai Rp1,7 miliar.
Sejumlah guru menuturkan, jika dana insentif non sertifikasi ini sudah sejak tahun lalu mereka pertanyakan, namun hingga kini belum ada kejelasan kapan hak mereka itu akan dibayarkan.
Saat dikonfirmasi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Kabupaten Luwu, membenarkan belum terbayarnya dana insentif non sertifikasi guru di Luwu itu.Melalui Kepala Sub bagian perencanaan Dispora Luwu, Abdullah mengatakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK), memang tidak ada dicantumkan anggaran untuk insentif tersebut.
“Sejak proses pengurusan tahun lalu, memang kami terkendala pada masalah administrasi, sehingga sesuai PMK, dana insentif guru non sertifikasi itu tidak dianggarkan sejak tahun lalu,” ujar Abdullah.
Meski begitu, pihaknya tetap berupaya untuk meminta anggaran tambahan dari pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan para guru itu. “Kami sudah usulkan anggarannya melalui proposal sebesar Rp1,8 miliar, semoga bisa segera terpenuhi,” ujar Abdullah.
Dia menuturkan, pihaknya sebenarnya telah menyiapkan anggaran untuk insentif non sertifikasi tersebut, namun hanya diperuntukkan untuk pembayaran di tahun 2016. Namun, dia menyebutkan, nilai anggaran tersebut sangat tidak memadai untuk dibayarkan kepada 670 guru non sertifikasi yang ada di Luwu.
“Alokasinya ada di kas daerah saat inihanya sebesar Rp142 juta saja, itupun yang siap dicairkan hanya sebesar Rp42 juta, sehingga kami masih menahan anggaran itu di kas daerah,” ujarnya.
Informasi yang dihimpun, ratusan guru itu mengancam akan melakukan aksi demonstrasi dalam waktu dekat ini, jika tuntutan mereka terkait pembayaran insentif guru non sertifikasi itu tidak segera dibayarkan.
