Perusahaan tambang nikel milik PT Vale Indonesia, Tbk wajib menyuntik dana sebesar Rp100 miliar kepada Pemerintah Daerah (Pemda) setiap tahunnya.
Suntikan dana tersebut berdasarkan wajib pajak PT Vale Indonesia kepada Pemerintah Daerah Luwu Timur sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Luwu Timur, Muh Said mengatakan, ratusan miliar pajak dari PT Vale itu antara lain, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta hibah listrik.
Said merincikan, pajak mineral bukan logam dan batuan setiap bulan berkisar Rp3,5 miliar dengan total pajak untuk setahun Rp42 miliar. Pajak ini tergantung dari pemakaian yang dilakukan oleh pihak perusahaan.
Untuk pajak penerangan jalan, kata Said, pajak yang dikeluarkan PT Vale perbulan senilai Rp1,9 miliar. Pertahunnya yakni Rp22,8 miliar. Sementara PBB berkisar Rp279 juta pertahun.
“Pajak Bumi dan Bangunan ini tergantung dari rencana kerja perusahaan (PT Vale), apakah dalam satu tahun ada bangunan yang akan dibangun dan harus mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),” ungkap Said.
Sementara, tambah Said, hibah listrik atau hasil penjualan tenaga listrik sebanyak 10,7 Megawatt senilai Rp2,5 miliar dengan total pertahun Rp30 miliar.
“Jika kita total pajak PT Vale yang masuk ke kas daerah sekitar Rp100 juta. Belum termasuk izin ganggunan atau Hinderordonnantie (HO) dan retribusi,” ungkap Said yang mengaku setiap tahun PT Vale wajib melaporkan pajaknya.
