Kepala BPJS Cabang Palopo, Andriansyah mengatakan Pemeritah Kota Palopo merupakan daerah ketiga di Indonesia yang menjalin kemitraan dengan BPJS dalam ‘memerdekakan’ warganya dari biaya kesehatan. “Di Indonesia, Kota Palopo yang ketiga. Tapi di Indonesia Timur, Kota Palopo menjadi yang pertama,” ujarnya dalam pertemuannya dengan Pemkot Palopo di Aula Kantor Wali Kota Palopo, Selasa (31/1/2017).
Andriansyah juga menuturkan, jika ini merupakan terbosan yang sangat baik. “Dimana tidak ada kuota tanggungan, tapi menjamin seluruh warga,” kata Andriansyah.
Program gratis berobat itu dilahirkan, setelah Wali Kota Palopo, HM Judas Amir tidak menginginkan ada warganya mengalami kendala ketika berobat di rumah sakit, maupun di Puskesmas.
“Semua warga yang berdomisili di Kota Palopo ini, kami akan jamin kesehatannya. Bagi yang belum memiliki kartu BPJS, cukup dengan memperlihatkan Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) , maka akan dilayani BPJS Kesehatan di Rumah Sakit,” tegas Judas Amir saat memimpin pertemuan dengan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, bersama camat dan lurah serta kepala SKPD.
Judas menegaskan, jaminan kesehatan yang diberikan ke warga jenis kelas III. Namun dia mengingatkan agar warga tidak main-main karena sanksi tegas akan diambil apabila ada yang memiliki kartu BPJS ganda.
Sebenarnya, Judas memprogramkan setiap warga memiliki kartu BPJS, melalui Jaminan Layanan Kesehatan. Namun sebagian warga belum memiliki E- KTP sehingga sulit didaftakan sebagai peserta BPJS.
Berdasarkan data dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Palopo, tercatat sebanyak 29.000 warga palopo yang belum memiliki KTP elektronik. Dengan alasan itu, Wali Kota Palopo menempuh cara yang seperti dikatakan Adriansya, ‘memerdekakan’ warga di bidang kesehatan.
“Bagi yang belum ada KTP atau KK-nya cukup surat keterangan pengganti KTP yang dikeluarkan catatan sipil,” lanjut Judas.
