Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler mengikuti workshop pemantapan pemeriksaan dan entry meeting pemeriksaan LKPD TA.2016 wilayah timur yang di gelar Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dilaksanakan di Grand Clarion Hotel Makassar, Rabu (29/03/2017).
Pemeriksanaan tersebut dilaksanakan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pemeriksaan pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 khususnya wilayah Indonesia Timur. Ini merupakan tindaklanjut komitmen pelaksanaan program pengendalian gratifikasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai dari tanggal 29 sampai 30 Maret 2017.
Auditor Utama KN VI BPK RI, Sjarifuddin Mossi mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan evaluasi awal pemeriksaan keuangan, selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern, dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Gubenur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berharap dalam pemeriksaan awal ini dapat dilakukan review untuk menetapkan suatu kesimpulan tentang efektivitas sistem pengendalian internal termasuk juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Termasuk juga pengumpulan data dan dokumen untuk digunakan sebagai rencana penyusunan program pemeriksaan yang lebih terinci.
“Diharapkan kerjasamanya agar dapat menyiapkan dan menyampaikan data-data yang dibutuhkan kepada Tim Pemeriksa termasuk juga menindaklanjut hasil rekomendasi yang di berikan. Konsistensi kita semua tentu akan berdampak positif terhadap laporan keuangan pemerintah” jelasnya.
Dalam Materi Quasi Yudicial Pemeriksaan LKPD yang dibawakan Prof.Dr.Eddy Soepardi selaku anggota III BPK RI mengatakan pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.
Bupati Luwu Timur, HM Thorig Husler menyampaikan apresiasi agar pertemuan seperti ini rutin dilakukan terutama untuk mengontrol bagian yang menjadi aspek pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen keuangan.
Menurutnya laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan APBD dan BPK melakukan pemeriksaan atas LKPD yang
merupakan amanah UU No. 17 Tahun 2003.
Lanjutnya, pemeriksaan atas Laporan Keuangan dilakukan dengan tujuan
untuk memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan mendasarkan pada Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kecukupan pengungkapan, Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Dalam workshop dan entry meeting ini hadir pula, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Anggota III BPK RI Prof Dr.Eddy Mulyadi Soepardi, Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs.Hamdani serta Gubenur dan Bupati se Indonesia Timur.
