Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Luwu Timur menggelar rapat Paripurna pemandangan umum fraksi – fraksi terhadap Ranperda tahan 1 tahun 2018 yang berlangsung diruang sidang Paripurna DPRD, Selasa (20/03/18).
Paripurna pemandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh enam fraksi yang ada di DPRD Luwu Timur. Enam fraksi itu yakni, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, Gerindra dan Demokrat.
Fraksi PDI-P dibacakan oleh, Leonard Bongga. Dalam laporannya, Leonard menyampaikan terkait Ranperda pencabutan Perda nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi ijin ganggunan. Ia menilai pencabutan tersebut sudah tepat karena sejalan Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan pedoman penetapan ijin gangguan.
Fraksi Golkar, Idrus Patellongi menyampaikan tersetujuan tiga buah ranperda untuk dibahas lebih lanjut. Tiga ranperda ini yakni, Ranperda penambahan penyertaan modal, Pencabutan Perda nomor 8 tahun 2010 tentang retribusi ijin ganggunan dan Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2012 tentang garis sempadan.
Fraksi Gerindra, Suwandi memberikan catatan kepada Bupati agar mengevaluasi kinerja PDAM yang telah dianggarkan melalui APBD sejauh ini dinilai belum maksimal. Selain itu, harus selektif menempatkan direktur PDAM mengingat peran PDAM sangat penting untuk masyarakat.
Fraksi Demokrat, Herdinang mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah ini hendaknya tidak meniadakan fungsi perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan serta tetap memperhatikan kearifan local masyarakat dan juga mempertimbangkan aspek legalitasnya.
Fraksi PAN, melalui Harisah Suharjo juga mendukung perubahan Perda nomor 5 tahun 2012 tentang garis sempadan. Ia menilai, kondisi wilayah Luwu Timur semakin hari semakin padat sehingga otomatis kepadatan penduduk berimbas pula pada kepadatan lokasi pemukiman.
Fraksi Nasdem, Iwan Usman juga mendorong perbaikan managemen dari PDAM dengan segera menetapkan Direktur yang Definitif agar dalam pengelolaannya bisa lebih Profesional dan mampu melayani Kebutuhan Masyarakat dengan baik. (Ian)
