Dalam rangka menyamakan persepsi agar program penanganan fakir miskin lebih tepat sasaran, maka Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Luwu Timur menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Data Terpadu dalam Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM- OTM), Verifikasi dan Validasi DTPFM di Gedung Wanita Simpurusiang, Kec. Malili, Kamis (21/03/2019).
Acara dibuka langsung Bupati Luwu Timur, HM. Thorig Husler, dan dihadiri 380 orang peserta yang terdiri dari, FKPD Kabupaten Luwu Timur, Wakapolres selaku Ketua Satgas Bansos Pangan, para Kepala SKPD, Camat, Tim Koordinator dan Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) serta Operator Desa Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation (SIKS-NG).
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Sosial RI, masing-masing Dr. Abdul Hayat (Direktur Fakir Miskin Wilayah III Kemensos RI) dan Joko Priyatno (Kasubbid Sistem Informasi pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Kemensos RI).
Dalam sambutannya, Bupati LuwuTimur, HM. Thorig Husler, mengingatkan betapa pentingnya keakuratan, kevalidan data dan informasi yang dibutuhkan. Karena hal itu menjadi tolok ukur keberhasilan dari program yang terencana dalam pelaksanaannya.
Untuk mendapatkan data yang akurat, lanjut Husler, perlu dilakukan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) secara berkala sesuai dengan jenis programnya.
“Akurasi dari verifikasi dan validasi BDT sebagai penerima manfaat program Penanganan Fakir Miskin menjadi faktor penting dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, sehingga nantinya akan diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang benar-benar valid, tepat sasaran, serta tepat waktu,” tekan Husler.
Untuk itu, Husler berharap, dengan sosialisasi ini Program penanganan fakir miskin di Kabupaten Luwu Timur dapat terwujud.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Luwu Timur, Sukarti melaporkan bahwa, pada tahun 2018 telah melakukan verifaksi dan validasi DTPFM dan OTM sebagai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dengan SK Nomor : 08 /HUK/2019 tentang DTPFM dan OTM.
Ia juga melaporkan bahwa ditahun 2019 akan melanjutkan verifikasi dan validasi DTPFM yang ditetapkan oleh Menteti Sosial RI setiap 6 bulan sekali.
“Untuk mempermudah kegiatan verifikasi dan validasi DTPFM, kami harapkan para Kepala Desa/Lurah, Camat serta OPD terkait untuk berperan aktif,” urai Sukarti.
Pada kesempatan tersebut, Dinsos P3A Lutim juga menggelar launching dan penyerahan DTPFM dan OTM Tahun 2019. (hms/ikp/kominfo)
