Komisi II DPRD Luwu Timur kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dinas pertanian di Ruang Komisi II Kantor DPRD Luwu Timur. Tak hanya menyoal pupuk bersubsidi yang langka, juga perihal kemampuan keuangan petani dalam membeli pupuk bersubsidi di Luwu Timur, Kamis (11/1/2018).
Dalam RDP ini dihadiri pula Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Perwakilan Bank Swasta dan Anggota DPRD Komisi II DPRD Luwu Timur.
Dalam RDP terungkap, Banyak Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang diberikan permodalan oleh pemerintah namun tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Menurut data Dinas pertanian Pemkab Luwu Timur, hanya sekitar 40 persen gapoktan yang masuk kategori sehat.
Ketua Komisi II DPRD Luwu Timur Iwan Usman mengatakan kondisi Keuangan Gapoktan untuk menjadi perhatian bersama, sekaitan itu Iwan juga berharap ada bantuan kredit perbankan seperti Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan kepada Kelompok Tani dengan jaminan yang lebih kecil dengan proses yang lebih sederhana guna memudahkan akses kredit bagi kelompok tani, diharapkannya pula ada pihak atau lembaga yang memfasilitasi “jemput bola” jika petani ingin meminjam modal dari perbankan.
“Jaminan SKT atau BPKB bisa dijadikan jaminan oleh Petani untuk mendapatkan pinjaman modal usaha,” Jelas Iwan.
Selain itu, Komisi II DPRD Lutim juga mendorong pemkab Lutim khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM agar memaksimalkan fungsi koperasi dalam hal turut aktif meningkatkan kapasitas dan kemampuan management keuangan anggota koperasi. Sehingga kelak koperasi diharapkan dapat pula membantu kesulitan keuangan petani.
Iwan menilai kemampuan keuangan petani yang kecil mempengaruhi daya beli pupuk bagi petani, “inilah yg terungkap pada saat RDP menjadi penyebab pihak pengecer menjual jatah pupuk bersubsidi petani ke tempat dan atau orang lain.” Paparnya.
Iwan menambahkan dengan pengalaman kelangkaan pupuk subsidi tahun 2017, diharapkan kepada dinas pertanian untuk bisa bekerja lebih keras menambah kuota pupuk bersubsidi dan melakukan perbaikan peta penyebaran pupuk yang lebih merata dengan peran dan fungsi KPPP.
“Komisi pengawas pupuk dan pestisida (KPPP) dituntut lebih aktif dalam mengawasi distribusi pupuk.” Tutupnya.
