DPRD Luwu Timur Hearing PT. Prima Utama Lestari (PUL) terkait aktivitas penambangannya di Luwu Timur, Jumat (22/03/2019) kemarin.
Dalam hearing dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD, H.M. Siddiq BM, Ketua Komisi 3 DPRD Luwu Timur, Herdinang, Anggota Komisi 3, KH. Suardi Ismail, Andi Endy B. Shin Go, Hendra Adiputra Hatta, Leonar Bongga, Humas, Kepala Teknik Tambang, Legal dan HRD PT. PUL, Dinas Transnakerin, DLH, DPMPTSP, Dishub, Bagian Hukum Setda.
Tak hanya mengenai aktivitas tambang, Ketua Komisi 3 Herdinang juga mempertanyakan tenaga kerja lokal dan kantor perusahaan.
Herdinang mendesak PT PUL agar segera membangun kantor permanen di Malili. Dirinya menyindir PT. PUL yang hingga saat ini kantornya masih kontrak.
PT. PUL sendiri mulai beroperasi di Luwu Timur sejak tahun 2011, dan terhenti beroperasi tahun 2012. Tahun 2018 telah berganti manajemen dan mulai kembali beroperasi hingga sekarang.
“Saya minta jangan berpindah-pindah tempat dan jangan mengontrak. Anda ini perusahaan besar, bangun dong kantor permanen!,” ketus Herdinang dalam rapat.
PT. PUL juga sebelumnya berwacana akan membangun smelter, dengan adanya itu otomatis akan berdampak positif terhadap daerah. Namun hal ini dianggap komisi 3 tidak lebih dari sebuah wacana.
Herdinang meminta perusahaan lebih fokus kepada tenaga kerja dan jaminan reklamasi lahan daripada hanya sekadar berwacana. Saat ini perusahaan telah mempekerjakan 46 orang tenaga non skill masyarakat lokal. Pihak Legal dan HRD PT. PUL mengklaim persentase jumlah tenaga lokal mencapai 90%.
Persoalan jaminan reklamasi (jamrek) juga tak luput menjadi sorotan. DPRD Lutim merekomendasikan, sebelum PT. PUL melakukan aktivitas tambang harus menyetorkan jamrek yang cukup sebelum memulai aktivitas tambang. Hal ini berguna untuk meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi.
Namun kewenangan penentuan jamrek menjadi bagian dari Dinas ESDM Provinsi Sulsel. Olehnya itu, DPRD Lutim meminta pemda agar berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi terkait hal ini. (tom)
