Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak kepada masyarakat, menyusul aksi unjuk rasa ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Luwu Timur (AMLT) di depan Gedung DPRD Luwu Timur, Senin (20/10/2025).
Aksi tersebut menyoroti rencana pembangunan Kawasan Industri Pertambangan di Desa Harapan, Kecamatan Malili, yang dinilai sarat kejanggalan dan kurang transparan.
Menanggapi aspirasi itu, Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti seluruh tuntutan masyarakat melalui rapat koordinasi dan pengawasan resmi bersama pemerintah daerah.
“Kami sangat menghargai aspirasi masyarakat. DPRD akan menindaklanjuti setiap poin yang disampaikan dalam aksi ini dan memastikan kebijakan daerah tetap berpihak kepada rakyat,” tegas Ober Datte di hadapan massa.
Ia menambahkan, DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan dijalankan secara transparan dan akuntabel, serta tidak merugikan warga.
“Kami tidak ingin ada kebijakan yang berjalan tanpa melibatkan masyarakat dan DPRD. Semua harus dibicarakan secara terbuka,” ujarnya.
Salah satu isu yang menjadi perhatian DPRD adalah penyerahan lahan seluas 394,5 hektare milik PT Vale Indonesia kepada Pemerintah Daerah, yang kemudian disewakan ke PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP).
Nilai kompensasi yang disebut hanya sekitar Rp226 per meter per tahun menjadi sorotan karena dianggap terlalu murah dan tidak wajar.
Ober Datte menyebut, DPRD akan menggelar rapat kerja khusus untuk meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan pihak terkait mengenai dasar penetapan nilai lahan serta mekanisme kerja sama dengan perusahaan tersebut.
“Kita akan minta penjelasan resmi dari Pemda dan pihak perusahaan. Jika ada indikasi penyimpangan, DPRD akan mengambil langkah tegas,” ujarnya menegaskan.
Selain soal aset dan kompensasi, DPRD juga menyoroti dampak sosial bagi masyarakat di sekitar kawasan industri, terutama warga yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.
“Kami akan memastikan masyarakat yang terdampak tidak kehilangan hak atas lahan dan sumber penghidupan mereka. Pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat,” kata Ober Datte.
DPRD juga berencana melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau langsung kondisi kawasan yang menjadi sumber polemik, sekaligus mendengarkan aspirasi warga di tingkat desa.
“DPRD tidak akan tinggal diam. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta sebenarnya,” tegasnya.
Aksi AMLT yang berlangsung damai itu turut menarik perhatian publik. Massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan kritik, serta menyerahkan dokumen tuntutan resmi kepada pimpinan DPRD.
Sebagai penutup, Ober Datte memastikan DPRD Luwu Timur akan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar utama dalam setiap pembahasan kebijakan pembangunan.
“Kami berdiri bersama rakyat. Setiap keputusan harus membawa manfaat bagi masyarakat Luwu Timur,” pungkasnya.
