LUTIM — DPRD Luwu Timur menggelar Paripurna terkait Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 secara virtual meeting atau daring.
Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, H. M. Siddiq BM, dan Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, H. Usman Sadik. Hadir pula Bupati Luwu Timur, H. M. Thoriq Husler, segenap Anggota DPRD, dan pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
H. Usman Sadik sebagai juru bicara Fraksi PAN, H. M. Sarkawi A. Hamid sebagai juru bicara Fraksi Gerindra, Efraem sebagai juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Najamuddin sebagai juru bicara Fraksi Golkar, Abduh sebagai juru bicara Fraksi Hanura dan Tugiat sebagai juru bicara Fraksi Nasdem.
Fraksi PAN, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem, Golkar dan Hanura mengapresiasi pencapaian Pemerintah Daerah atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kali ke-8 terhadap laporan keuangan TA 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Sulawesi Selatan.
Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Fraksi PAN perlu dikaji secara komprehensif serta membutuhkan kreatifitas program terpadu antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura berharap pemda dapat memaksimalkan pendapatan disemua subsektor dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi.
Fraksi Nasdem meminta pemda lebih inovatif serta produktif menggali potensi PAD baru sebagai sumber motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Menurut Fraksi PDI Perjuangan Pelaksanaan APBD TA 2019 telah berjalan baik dan Fraksi Golkar mengatakan realisasi PAD telah melampaui target sehingga pemda perlu diapresiasi atas kerjakerasnya.
Dalam pos Belanja Daerah, Fraksi PAN meminta agar lebih berorientasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dibandingkan belanja untuk kebutuhan birokrasi. Fraksi PDI Perjuangan menilai pos anggaran (belanja daerah) agar lebih berpihak kepada peningkatan pendapatan masyarakat.
Fraksi Nasdem meminta belanja daerah agar berorientasi pada kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat dengan mendorong kualitas SDM. Fraksi Golkar meminta evaluasi terkait kualitas serapan APBD TA 2019 serta mencari solusi terbaik terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan bersumber dari APBD.
Sementara, adapun gambaran umum pertanggungjawaban APBD TA 2019 :
Target Pendapatan Sebesar Rp. 1.576.504.544.799,42 terealisasi sebesar 1.513.997.519.184,08 atau 96,04 %.
Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp.305.909.940.590,23 terealisasi sebesar Rp.313.564.038.877,42 atau 102,50 %.
Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp.1.166.243.888.209,19 terealisasi sebesar 1.163.076.378.580,66 atau 99,73 %.
Dan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp.104.350.716.000,00 terealisasi sebesar Rp.37.357.101.726,00 atay 35,80 %.
Target Belanja dan Transfer sebesar Rp.1.609.008.544.799,42 terealisasi sebesar Rp.1.520.300.617.280,14 atau sebesar 94,49 %.
Terdiri dari Belanja pegawai sebesar Rp.413.503.767.514,00 (94,68 %), Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.468.689.421.972,51 (94.68 %), Belanja Hibah Rp.74.483.504.132,20 (96 %), Belanja Bantuan Sosial Rp.15.515.551.000,00 (88,24 %), Belanja Modal Rp.337.387.395.159,43 (90,18 %), Transfer Belanja bagi hasil Rp.14.009.007.471,00 (100 %), Transfer Bantuan Keuangan Rp.196.711.970.031,00.
Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan pembiayaan Rp.47,5 Miliar lebih (100 %), dan pengeluaran pembiayaan Rp.15 Miliar (100 %) sehingga pembiayaan netto sebesar Rp.32,5 Miliar lebih.
Total Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi Total Belanja terdapat Defisit sebesar Rp.6,3 Miliar lebih, sehingga terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.26,2 Miliar lebih. (*)
