LUTIM – Bupati Luwu Timur, H. Budiman memantau langsung lokasi pasca tambang yang dilakukan PT. Prima Utama Lestari (PUL) yang berlokasi di Desa Ussu Kecamatan Malili, Selasa (25/05/2021). Kunjungan Bupati ke lokasi tambang Blok E tersebut didasari laporan warga yang khawatir akan longsoran bekas tambang PT. PUL.
Kedatangan Bupati didamping Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Andi Tabacina Akhmad, Kepala BPBD, Muh. Zabur, Camat Malili, Nur Saifullah, Kabag Humas dan Protokol, Muhammad Rizki Alamsyah, Kepala Desa Ussu, Rahmat dan perwakilan masyarakat. Rombongan disambut Manajemen PT. PUL, Yosef dan Kepala Teknik Tambang PT PUL, Jonri.
Sebelum masuk lokasi pasca tambang PT. PUL, Bupati dan rombongan lebih dahulu memantau area belakang rumah warga di Dusun Salociu yang berjarak sekitar 30 meter dari lokasi pasca tambang PT. PUL. Area Blok E itu terlihat dari arah rumah warga memang rawan longsor.
Bupati kemudian lanjut memantau ke lokasi tambang Blok E. Selain meninjau setlingpon, ia juga melihat dibeberapa titik blok E sudah ditanami pohon untuk penghijauan. Namun masih belum cukup karena Blok E cukup luas dan masih banyak titik – titik lainnya yang belum ditanami pohon.
“Investasi penting, ekonomi juga penting namun kita tidak boleh mengabaikan sisi kemanusiaan. Kehadiran saya tentu mengharapkan ada solusi bersama yang bisa kita dapatkan sehingga semua merasakan manfaat. Investasi berjalan dan keselamatan warga juga tetap diutamakan,” kata Budiman.
Ia juga mengatakan bahwa masih banyak permasalahan lainnya terkait aktivitas tambang PT. PUL yang juga perlu mendapatkan perhatian seperti sewa lahan tambang warga oleh PT. PUL, apakah masih berlanjut atau sudah berakhir masa sewanya. Termasuk pula dampak mitigasi bencana bagi warga yang berlokasi diarea tambang PT. PUL.
“Saya minta ibu kepala Dinas DLH, agar segera memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak terkait permasalahan aktivitas tambang PT. PUL ini,” jelasnya.
Orang nomor satu di Luwu Timur ini juga mengatakan bahwa investasi akan berjalan dengan baik jika apa yang menjadi rekomendasi ESDM dijalankan, rekomendasi lingkungan hidup dipenuhi, kesepakatan-kesepakatan masyarakat juga dilaksanakan maka tentu tidak akan ada hambatan dalam pelaksanaannya. (hms/ikp/kominfo)
