LUTIM – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur menyatakan menerima dan menyetujui rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lutim TA. 2020, dalam Rapat Paripurna XIV (14) Masa Sidang III Tahun Sidang 2020/2021 yang berlangsung di ruang sidang Paripurna DPRD Luwu Timur, Jum’at (09/07/2021).
Sidang paripurna dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Luwu Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 dihadiri Bupati Luwu Timur, H. Budiman, anggota DPRD dan para kepala OPD lingkup Pemkab Lutim.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur l, H. M. Siddik BM. didampingi Wakil ketua II, H. Usman Sadik. Sejumlah gagasan, tanggapan, masukan maupun imbauan disampaikan fraksi DPRD Luwu Timur melalui juru bicaranya.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya I Wayan Suparta memandang bahwa, upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan. Sehingga dana yang dianggarkan dalam APBD oleh Pemerintah sejatinya berbanding lurus dengan capaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.
Sementara Fraksi Golkar melalui juri bicaranya Wahidin Wahid mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2020 ini memiliki arti sangat penting dalam konteks pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Menurutnya, Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 ini dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pihak eksekutif untuk melakukan perubahan, perbaikan, dan penyempurnaan dalam menajemen pengelolaan keuangan daerah kedepan yang lebih baik demi tersajinya laporan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.
“Perbaikan dan penyempurnaan laporan pelaksanaan keuangan daerah akan sangat penting dalam rangka untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang ekonomis, efesien, dan efektif,” ungkapnya.
Fraksi Golkar juga menyampaikan catatan sebagai berikut antara lain ; diharapkan adanya komitmen secara bersama dari seluruh unsur penyelenggara Pemerintahan dan stakeholder dalam frame teamwork untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur.
Terkait besarnya SILPA, Fraksi Golkar mengatakan, bukan karena lemahnya kapasitas perencanaan program Pemerintahan dan pembangunan, akan tetapi merupakan hasil dari keekonomisan, keefisienan, dan keefektifan dari pengelolaan keuangan daerah. Olehnya itu, Fraksi Golkar mendorong agar SILPA dan penerimaan dipersiapkan dengan perencanaan yang matang pada APBD perubahan sehingga dapat dipastikan terealisasi dengan baik di tahun ini.
Sementara Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Efraem mengatakan, secara umum kinerja Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD Luwu Timur Tahun 2020 telah berjalan dengan baik, hal tersebut dipertegas dengan keberhasilan kita mempertahankan WTP untuk kesembilan kalinya.
Selain menyatakan menerima dan menyetujui pelaksanaan APBD 2020, seluruh fraksi DPRD Lutim juga menyampaikan himbauan supaya Pemerintah daerah punya komitmen untuk terus berinovasi dengan fokus dan perhatian pada peningkatan pendapatan asli daerah. (hms/ikp/kominfo)
