LUTIM — Transmigran di Satuan Pemukiman (SP) 4 dan SP 5, Kecamatan Towuti butuh perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur. Demikian yang disampaikan Anggota DPRD Luwu Timur, Suprianto.
Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnaker) Kabupaten Luwu Timur diminta turun tangan membantu transmigran.
Transmigran di SP 4 ditempatkan sejak tahun 2016 dan SP 5 tahun 2018. Kondisi transmigran butuh lahan untuk menyambung hidup.
“Jaminan biaya hidup transmigran hanya 1 tahun ditanggung Pemerintah, selebihnya kita tidak tahu,” kata Suprianto.
Transmigran, kata Suprianto, berharap ada lahan bercocok tanam yang bisa segera disiapkan oleh Pemerintah. Untuk SP 4, sambungnya, lahannya sebagian besar masih hutan dan belum dibuka. Untuk SP 5 lahannya belum jelas.
Ia mengatakan, sebagai perwakilan masyarakat dari Dapil IV (Nuha, Towuti dan Wasuponda) meminta Pemkab segera melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan dialami trasmigran di SP4 dan SP5.
Saat ini, kondisi transmigran seperti terkatung-katung. Mau menggarap lahan tapi lahannya belum siap. Para transmigran memperoleh penghasilan bila musim panen merica atau lada. Transmigran bekerja sebagai buruh petik.
Saat ini, lanjut Suprianto, bukan musim merica. Ia menyarankan agar Pemerintah perlu memberi bantuan sosial hingga lahan berkebun yang disiapkan Pemerintah siap.
“Transmigrasi SP4 dan SP5 ini perlu ada bantuan sosial kepada mereka sebelum ada lahan yang siap digarap,” ujar legislator Demokrat tersebut.
Kondisi transmigran sudah juga dilaporkan Suprianto kepada Bupati Luwu Timur, H. Budiman saat rapat paripurna, karena ini menyangkut kehidupan sehari-hari. “Perlu ada perhatian dan tindakan nyata di lapangan,” kuncinya. (*)
