LUWU TIMUR – Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfo SP) Kabupaten Luwu Timur, H. Hamris Darwis mengingatkan seluruh ASN di jajaran Diskominfo-SP agar selalu menjaga kekompakan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas.
Penekanan tersebut disampaikan mantan Kadis Disparmudora itu saat memimpin rapat koordinasi internal Jajaran Diskominfo – SP di Ruang rapat Media Center PPID Dinas Kominfo SP, Selasa (04/01/2022).
Rakor internal ini merupakan kali pertama sejak Hamris dilantik sebagai Kadis kominfo SP menggantikan Kadis Kominfo sebelumnya Masdin yang dimutasi jadi Asisten ekonomi dan pembangunan di Setdakab Lutim.
Dalam arahannya di hadapan seluruh ASN Kominfo SP, Hamris mengatakan bahwa, kekompakan dan kebersamaan sangat dibutuhkan dalam menggerakkan roda organisasi guna mencapai tujuan.
“Tidak boleh ada sekat-sekat, mari kita pelihara kekompakan diantara seluruh staf Kominfo sebagai sebuah keluarga besar,” papar Hamris.
Selain itu, persoalan kedisiplinan dan kebersihan lingkungan kantor juga jadi penekanan kadis Kominfo ini. Untuk kedisiplinan, Hamris mengatakan dengan tegas tidak ada kompromi harus dijalankan, apalagi Diskominfo yang membuat aplikasi Presensi yang selama ini digunakan untuk absensi kehadiran pegawai Lutim sehingga ASN Kominfo yang harus jadi contoh.
“Kita yang buat aplikasi Presensi, maka kita yang harus jadi contoh, bukan persoalan berapa persen TPP yang dipotong jika tidak masuk kantor, tetapi lebih kepada peningkatan kesadaran sebagai PNS yang diikat oleh aturan kepegawaian,” tegas Hamris.
Demikian pula masalah kebersihan kantor baik di dalam maupun di luar. Menurut pria yang hobi bersepeda ini, kebersihan tidak hanya tanggung jawab cleaning servis semata, tapi juga menjadi tanggung jawab seluruh ASN di lingkup Kominfo untuk memperhatikan nya.
Sementara untuk pengaturan pegawai, Kadis Kominfo SP ini meminta kepada Sekretaris Diskominfo untuk melakukan pemerataan pegawai di semua bidang, termasuk bidang statistik yang baru terbentuk.
“Tolong pak sekretaris supaya diatur pegawai kita baik PNS maupun upah jasa supaya didistribusikan secara merata ke seluruh bidang dan dibuatkan uraian tugas masing-masing agar mereka tahu apa yang akan dikerjakan,” pinta Hamris. (rhj)
