LUWU TIMUR – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bapelitbangda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 bertempat di Aula Kantor Camat Wotu, Kamis (03/2/2022).
Konsultusi publik ini dihadiri oleh Perwakilan DPRD, Perwakilan OPD, Instansi Vertikal Kabupaten Luwu Timur, Kepala Desa, Perwakilan PKK, perwakilan DWP serta tokoh masyarakat.
Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2023 ini mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi, Penguatan Infrastruktur Daerah dan Pemenuhan Layanan Dasar”.
Bupati Luwu Timur yang diwakili Kepala Bapelitbangda, Dohri As’ari saat membuka acara mengungkapkan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan awal RKPD 2023 ini merupakan salah satu tahapan dari 6 tahapan yang harus dilakukan, sebelum RKPD di tetapkan nantinya, pelaksanaannya dibahas dengan Perangkat Daerah bersama pemangku kepentingan lainnya, untuk mendapatkan masukan dan saran penyempurnaan, termasuk penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.
“Melalui tahapan ini, perangkat daerah nantinya harus menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dengan berpedoman pada Renstra perangkat daerah yang telah di tetapkan,” kata Dohri.
“Bapelitbangda akan segera melakukan verifikasi dan harmonisasi untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD nantinya,” tambahnya.
Oleh karena itu, Dohri As’ari berharap ada masukan dari peserta forum konsultasi dan pemangku kepentingan sehingga RKPD ini dapat dirancang dengan skala prioritas yang sudah di tetapkan.
“Oleh karena itu, saya mengajak semua komponen untuk sama-sama menjaga skala prioritas tersebut dan mempertimbangkan program prioritas nasional dalam rangka proses pemulihan pembangunan daerah guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 khususnya di sektor Kesehatan dan Perlindungan sosial,” tandasnya.
Terkait bantuan keuangan daerah yang bersifat Khusus (BKK), Kepala Bapelitbangda Lutim mengatakan bahwa, Program ini dilakukan sebagai upaya pemerataan dan akselerasi pembangunan perdesaan dalam arti mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya berharap kepada Pemerintah desa agar BKK ini digunakan sebaik-baiknya dan tetap sasaran sesuai petunjuk teknis yang sudah di tetapkan,” tutupnya. (hms/ikp/kominfo-sp)
