LUWU TIMUR – Ketua Forum Kabupaten Kota Sehat (KKS) Kabupaten Luwu Timur, Hj. Sufriaty Budiman, didampingi Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Umar Hasan Dalle dan Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Delta Datutasik, menggelar pertemuan Forum KKS Luwu Timur Sehat dengan agenda membahas terkait Rencana Kerja (Renja) Tahunan, di Aula Rujab Bupati, Selasa (21/06/2022).
Pertemuan ini dihadiri tujuh kelompok tatanan yang meliputi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, (Disparmudora), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Satpol PP, Dinas Sosial, Pembersayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Diskominfo-SP, Bapelitbangda, Dinas Perdagangan, Koperasi, Perindustrian, Usaha Kecil Menengah (Disdagkoprin UKM), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Kesbangpol.
Dalam arahannya, Ketua KKS Lutim, Hj. Sufriaty mengajak tujuh kelompok tatanan yang ikut terlibat untuk saling bersinergi dengan berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik. Sehingga Rencana Kerja (Renja) yang telah disepakati dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
“Dukungan dari teman-teman yang berkolaborasi sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saya berharap juga di tahun 2023 lebih dari itu. Jika kemarin sudah bagus mari kita pertahankan,” katanya.
Ia juga meminta agar OPD terkait segera memulai penyusunan dokumen dengan bekerjasama dengan para penanggung jawab.
“Setelah rapat ini, semua mulai bergerak tidak ada lagi yang tinggal diam. Jika ada kendala atau kekurangan silahkan laporkan kepada kami,” tegasnya.
Sufriaty menambahkan, tidak ada perubahan di dalam tatanan yang sudah ditetapkan, hanya saja dalam pelaksanaan dan hasil penilaian pada tahun lalu mungkin ada hal yang dapat ditangani.
“Di tahun ini harus kita benahi, mencari solusi sehingga tidak lagi menjadi tantangan kita di penilaian tahun 2023 mendatang,” tutupnya. (ikp-kehumasan/kominfo-sp)
