LUWU TIMUR – Anggota DPRD Luwu Timur, Sarkawi A. Hamid menyampaikan beberapa sarannya kepada Bupati Luwu Timur terkait dampak kenaikan dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terkait reses DPRD Lutim yang akan dilakukan.
Saran tersebut disampaikannya sesaat sebelum Ketua DPRD Lutim, Aripin, menutup Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Ranperda Kabupaten Luwu Timur tentang Perubahan APBD TA. 2022, Kamis (08/09/2022).
Sarkawi mengatakan, seiring dengan kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden, tentu ini adalah hal yang tidak populer tetapi harus menerima keadaan ini dalam kondisi yang sulit rakyat kita sekarang.
Sebagai penyelenggara pemerintah di daerah, kata Sarkawi, tentu perlu memikirkan langkah-langkah yang harus dilakukan seiring dengan kenaikan harga BBM ini yang berlaku secara nasional.
“Kita ketahui bersama bahwa, kenaikan BBM ini diikuti dengan inflasi. Dalam kaitan inflasi ini, kami mendapat laporan-laporan, bahkan juga kami mendengar secara langsung beberapa komoditas-komoditas yang berada di pasar rakyat sekarang ini tidak menentu kenaikannya. Ada yang tinggi, ada yang sedang bahkan masih ada mungkin yang belum dinaikkan, sehingga sebagai penyelenggara di daerah ini, kami harapkan pimpinan daerah dalam hal ini bapak Bupati Luwu Timur bersama dengan jajarannya termasuk kami di DPRD ini, untuk paling tidak memberikan semacam perlindungan sekaligus memantau harga-harga yang mungkin dinaikkan secara liar,” imbuhnya.
Menurutnya, ini perlu diantisipasi karena dengan kenaikan ini kita sadari bahwa semakin rendah daya beli masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan pokok masyarakat mau tidak mau harus mereka adakan demi melangsungkan kehidupan mereka. Sehingga keberadaan pemerintah daerah harus lebih sigap, harus lebih jeli untuk memantau kondisi harga-harga seiring dengan inflasi yang tidak bisa dielakkan lagi.
Kemudian terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Bupati Luwu Timur dalam pengantar nota keuangan, Sarkawi memberikan apresiasi. “Kalau tidak salah dengar ada kenaikan yang cukup signifikan. Ini berarti ada pendapatan-pendapatan yang memang naik secara signifikan,” tambahnya.
“Oleh karena itu, tentu anggaran ini akan diserap dalam kurun waktu beberapa bulan kedepan. Kita harapkan agar kegiatan-kegiatan yang memang mendukung infrastruktur maupun kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat lebih difokuskan. Sehingga dengan waktu yang relatif singkat 4 bulan ini bisa terserap dengan baik. Paling tidak 99% daya serap APBD kita mulai dari pokok sampai perubahan ini bisa terlaksana, sehingga Insha Allah perekonomian masyarakat akan stabil di daerah yang sama-sama kita cintai ini,” sebut Sarkawi.
Terakhir, Politikus dari Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa, reses yang akan dilakukan dalam perubahan ini, pihaknya berharap agar betul-betul diefektifkan sehingga mungkin melalui Sekretariat DPRD berkoordinasi dengan pemerintah agar bisa hadir di kecamatan-kecamatan dalam 1-2 hari kedepan.
“Jadi terorganisir, tidak jalan sendiri-sendiri. Lalu kita lihat apa-apa saja yang harus kita lihat dan harus kita perjuangkan sebisa mungkin di dalam perubahan. Sehingga, kesan reses yang kita lakukan ini, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita. Ini kita mau betul-betul efektif program-program legislasi kita di lapangan dalam rangka perubahan APBD,” jelas Sarkawi A. Hamid.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu Timur, H. Budiman mengatakan, terkait dengan bagaimana mengantisipasi kenaikan harga BBM. Ia mengungkapkan bahwa teman-teman TAPD sementara sedang menyusun, pemerintah daerah juga melalui Tim Pengendali Inflasi saat ini sudah melakukan langkah-langkah.
“Kita tunggu saja hasilnya. Ketuanya ini adalah bapak Sekda. Tentu bersama-bersama nanti kita lakukan hal yang strategis,” imbuhnya.
Kemudian terkait reses, orang nomor satu di Bumi Batara Guru ini telah meminta Sekwan kemarin untuk mengatur supaya jadwalnya tidak berbenturan saat dirinya monitoring APBD 2022 di kecamatan secara internal pemerintah daerah.
“Saya minta sekwan kemarin, jadi kalau misalnya reses di Malili maka kami tidak monitoring di Malili. Jadi kami minta diatur, dan besok kami mulai jumat siang melakukan monitoring untuk kecamatan Malili,” tandas Bupati Budiman. (*)
