LUWU TIMUR – Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. April mewakili Bupati Lutim bersama Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), dr. Adnan, Institute Specialist INEY Region V Bina Bangda Kemendagri, Besse Kuti, dan Sekretaris DP2KB, I Dewa Putu membuka secara resmi kegiatan Review Kinerja Program Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Luwu Timur (Lutim) Tahun 2022 di Hotel I Lagaligo Lantai 2, Senin (26/12/2022).
Turut hadir para OPD terkait, Kepala UPTD Puskesmas se-Lutim, dan Tenaga Gizi Pendamping Puskesmas se-Lutim.
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, dr. April menyampaikan bahwa, saat ini prevalensi stunting di Lutim masih tercatat sekitar 3,2 persen menurut data E-PPGBM pada Agustus 2022 lalu.
“Artinya, masih ada target 3,2 persen balita yang harus kita tangani secara bersama-sama untuk menuju ke zero stunting dan bukan hal mustahil jika pencapaian target ini dilaksanakan dalam komitmen bersama melalui aksi konvergensi seperti saat ini,” jelasnya.
Terakhir, ia berharap agar seluruh yang hadir dapat mendukung dan mensukseskan pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Karena, kata dia, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian, tetapi diperlukan kolaborasi dan dukungan dari semua pihak.
“Saya meminta kepada para kepala OPD dan Puskesmas untuk memastikan percepatan penurunan stunting didukung sumber daya yang mencukupi,” tutupnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Kesehatan, dr. Adnan mengatakan, penanganan stunting ini bertujuan untuk menurunkan frekuensi dari angka stunting di Kabupaten Lutim khususnya, karena dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh pada generasi penerus.
“Review kinerja program penurunan stunting ini, kita akan melakukan evaluasi dan menyusun pelaporan untuk di disampaikan di tingkat provinsi nantinya,” katanya.
Menurut dr. Adnan, masalah utama pemicu lahirnya anak dengan kategori stunting, ialah disebabkan oleh kurangnya gizi bayi dan ibu hamil. Sehingga diperlukan perhatian khusus terhadap peningkatan gizi, terutama 1000 hari kelahiran pertama.
“Selanjutnya, lintas sektor itu terkait air bersih dan sanitasi, jadi bagaimana menyediakan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk senantiasa mengingatkan dan memberikan edukasi seperti melakukan penyuluhan terhadap posyandu,” jelasnya. (hel/ikp-humas/kominfo-sp)
