Deretan Kasus yang Menjadi Sorotan
Berikut adalah daftar kasus dugaan korupsi di Kota Palopo yang menjadi fokus laporan SHCW:
- Pembangunan Kolam Renang Swimbath
- Anggaran sebesar Rp6 miliar yang dikerjakan oleh CV Momox diduga terdapat indikasi penyimpangan.
- Pembangunan Menara Payung
- Proyek senilai Rp92 miliar oleh PT Kanza Sejahtera diduga tidak sesuai spesifikasi dan volume pekerjaan. Bangunan mengalami retakan dan kemiringan akibat kesalahan konstruksi.
- Pembangunan Sirkuit Ratona
- Anggaran sebesar Rp49,3 miliar untuk pembangunan sirkuit, termasuk penerangan lampu, diduga melanggar aturan.
- Penggunaan Dana COVID-19
- Dana senilai Rp39 miliar diduga tidak transparan dan penggunaannya tidak sesuai peruntukan.
- Program Keripik Zaro
- Program senilai Rp14 miliar yang diluncurkan oleh mantan Wali Kota Palopo, Judas Amir, dinilai gagal setelah kurang dari setahun berjalan.
- Dugaan Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro
- Proyek senilai Rp8,5 miliar diduga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan.
- Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan Dinas PPKB
- Diduga terjadi penyalahgunaan kewenangan serta cacat administrasi yang berpotensi merugikan negara.
- Proyek Pembangunan Talud
- Proyek talud di Sungai Mawa dan Sungai Songka, serta di Kelurahan Pentojangan, diduga tidak sesuai spesifikasi.
- Revitalisasi Lapangan Pancasila
- Proyek senilai Rp9,9 miliar yang dikerjakan PT Tahta Pratama Sejati dan CV Matra Desain diduga menyimpang dari pelaksanaan teknis.
- Proyek Pengadaan Kandang Ayam
- Pengadaan 1.000 unit kandang ayam yang dianggarkan Pemkot Palopo diduga tidak terealisasi meski anggaran telah dicairkan.
Ewaldo menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini. Ia berharap Kejati Sulsel bertindak secara transparan dan profesional dalam mengungkap kasus-kasus tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa Kota Palopo bebas dari praktik korupsi hingga ke akar-akarnya,” pungkasnya.
