Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk tidak melakukan rekrutmen pegawai secara diam-diam, terutama terkait dengan pegawai Laskar Pelangi. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman.
Supratman mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat informasi mengenai masuknya kembali sejumlah tenaga honorer di berbagai instansi. Ia menilai, langkah tersebut tidak perlu dilakukan karena dapat membebani anggaran daerah.
“Kami di DPRD menerima laporan ini, makanya kami minta agar pemkot jangan ini dilanjut karena akan menambah anggaran beban daerah,” ujar Supratman, Jumat (3/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa sebagian pegawai Laskar Pelangi saat ini sudah ada yang lolos menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Oleh karena itu, anggaran yang ada sebaiknya difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai yang telah ada.
“Kita minta Pemkot Makassar untuk transparan dalam rekrutmen pegawai dan memprioritaskan kesejahteraan pegawai yang sudah ada,” tambahnya.
DPRD Makassar juga meminta Pemkot untuk mempertimbangkan dampak rekrutmen tersebut terhadap stabilitas keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting demi keberlangsungan pelayanan publik yang berkualitas.
“Dalam waktu dekat kami akan rapat di DPRD soal ini sebagai upaya pencegahan penggunaan anggaran di pemkot,” tegas Supratman.
DPRD Makassar berkomitmen untuk terus memantau kebijakan Pemkot agar senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat.
