Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis Misbah, menekankan pentingnya menunda seluruh proses lelang kegiatan fisik di tahun 2025 hingga Wali Kota terpilih resmi dilantik.
Dia menyebut hal ini sebagai langkah krusial untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang selaras dengan visi kepala daerah yang baru.
Pernyataan ini disampaikan Muchlis selaku Bendahara Fraksi Partai Mulia, gabungan Partai Demokrat dan Hanura, yang saat ini aktif mengawal proses transisi pemerintahan pasca Pilkada 2024.
“Iyalah, jangan dilelang dulu dong kegiatan fisik sampai Wali Kota terpilih dilantik. Biarkan Wali Kota terpilih yang menentukan arah pembangunan Makassar berikutnya. Ini agar program yang dijalankan betul-betul mencerminkan visi pemimpin baru,” tegas Muchlis, Minggu (19/1/2025).
Fraksi Partai Mulia secara tegas meminta agar semua perangkat daerah di Makassar menunda pengadaan barang dan jasa, termasuk proyek-proyek fisik non-mendesak, sebagaimana amanat Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tertanggal 11 Desember 2024. Edaran tersebut selaras dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar proses transisi berjalan optimal.
Muchlis menilai bahwa pelaksanaan proyek fisik sebelum pelantikan kepala daerah baru berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan ketidakefisienan penggunaan anggaran. Menurutnya, alokasi dana harus sepenuhnya mendukung visi-misi pemimpin hasil mandat rakyat.
“Kalau proyek berjalan tanpa mempertimbangkan visi kepala daerah terpilih, nanti bisa bentrok dengan program baru. Itu hanya akan buang-buang anggaran,” ujarnya.
Anggota Komisi D DPRD Makassar ini menambahkan bahwa pelaksanaan lelang setelah pelantikan justru memberi ruang bagi pemerintahan baru untuk menyusun strategi pembangunan secara menyeluruh dan efektif.
Dia juga mengingatkan bahwa Pilkada 2024 menjadi titik penting arah pembangunan Kota Makassar lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, setiap keputusan anggaran di masa transisi harus benar-benar mencerminkan semangat perubahan dan keberlanjutan.
“Jangan sampai proyek-proyek yang dikerjakan hari ini justru tidak relevan lagi dengan kebutuhan masa depan yang dirancang oleh wali kota baru. Ini soal arah dan efektivitas pembangunan,” kata Muchlis.
DPRD Makassar, lanjutnya, akan terus mengawasi setiap proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar selaras dengan kepentingan rakyat dan tidak keluar dari jalur transisi yang sehat.