DPRD Desak Pemkot Makassar Naikkan Gaji Tenaga Non-ASN yang Belum Lolos PPPK

Redaksi
Redaksi
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Makassar, Ruslan Mahmud, meminta Pemerintah Kota Makassar lebih serius memperhatikan nasib ribuan tenaga non-ASN yang belum diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dia menyoroti rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga honorer di tengah jumlah yang masih sangat besar.

“Makassar ini punya tenaga honorer yang sangat banyak, sehingga kesejahteraan mereka jadi minim. Kita harus pikirkan itu,” ujar Ruslan, Jumat (24/1/2025).

Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 2.000 tenaga non-ASN di Makassar yang telah lulus seleksi PPPK dan bakal digaji langsung oleh pemerintah pusat. Sementara itu, Pemkot Makassar masih mengalokasikan anggaran untuk 12.000 tenaga non-ASN lainnya.

Ruslan mendorong agar anggaran yang tersisa dari tenaga yang telah diangkat sebagai PPPK bisa digunakan untuk menambah gaji tenaga honorer yang belum lolos.

“Tenaga yang sudah lulus PPPK akan digaji oleh pusat, jadi ada anggaran yang bisa dialihkan. Kami minta itu dipakai untuk meningkatkan honor tenaga non-ASN yang belum terangkat. Ini harus jadi perhatian Pak Appi dan Bu Aliyah,” tegas Ruslan, yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar.

Dia menilai Pemkot sudah tidak memungkinkan lagi merekrut tenaga honorer baru. Fokus anggaran, kata dia, seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan para tenaga non-ASN yang masih bertugas.

“Laskar Pelangi misalnya, mereka hanya digaji Rp1,3 juta per bulan. Kami harap bisa dinaikkan jadi minimal Rp2 juta. Itu bentuk penghargaan terhadap kerja keras mereka,” ujar Ruslan.

Ruslan juga menyinggung rencana penerimaan PPPK tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung pada April mendatang. Dia berharap lebih banyak tenaga non-ASN dapat terserap dalam seleksi tersebut.

Namun dia menekankan, bagi tenaga yang belum lolos, peningkatan gaji menjadi solusi sementara untuk membantu kondisi ekonomi mereka.

“Intinya, tenaga non-ASN ini adalah tulang punggung pelayanan publik di Makassar. Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang layak,” tutupnya.

Artikel ini Terselenggara Atas Kerjasama DPRD Kota Makassar  dengan Luwuraya.com