Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan sekaligus Sosialisasi dan Optimalisasi Pengadaan Gabah dan Beras dalam Negeri Tahun 2025 Zona II di aula Andi Kambo, Kompleks Perkantoran Bupati Luwu, Kamis (13/2/2025).
Hadir berbagai pemangku kepentingan, termasuk Anggota DPRD Sulsel Fadriaty Asmaun dari Fraksi Partai Demokrat, anggota DPRD Luwu Wahyu Napeng, serta para Kepala Dinas Ketahanan Pangan dari Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Kota Palopo, Luwu Timur, Toraja, dan Toraja Utara.
Fokus Rakor: Strategi dan Sinergi
Dalam forum ini, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Bank Indonesia (BI), serta Pimpinan Cabang Bulog Palopo menjadi narasumber utama. Sementara itu, narasumber lain seperti Kadis PMD Sulsel, Kepala Bappelitbangda Sulsel, dan Kadis TPHBUN Sulsel memberikan paparan secara daring.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas kepercayaan ini,” ujar Penjabat Bupati Luwu, Muhammad Saleh.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, menyoroti ketahanan pangan sebagai isu strategis. “Persoalan ini bersifat global, nasional, hingga lokal. Kita perlu strategi tepat mengingat waktu dan sumber daya yang terbatas,” katanya.
Menurut Arsjad, pemerintah daerah perlu bekerja sama dan menyusun langkah yang terarah untuk memastikan ketahanan pangan. “Ini bukan kerja satu sektor saja. Semua pihak harus terlibat. Alhamdulillah, kita mendapat dukungan dari TNI-Polri yang memperkuat gerakan ini,” lanjutnya.
Pentingnya Sinergi dalam RKPD
Momentum rakor ini bertepatan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, Arsjad menekankan pentingnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menyusun strategi bersama yang konkret. “Kita harap ketahanan pangan menjadi isu prioritas di RKPD masing-masing daerah, sehingga dapat melahirkan program nyata dan alokasi anggaran yang tepat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari rakor, digelar pula Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di tahun 2025. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan dapat terjaga dan semakin kuat.
