Proyek pengaspalan di Jalan Metro, Kecamatan Tamalate, menuai sorotan tajam dari DPRD Kota Makassar. Legislator Ari Ashari Ilham menyebut pekerjaan fisik tersebut bukan hanya cacat kualitas, tapi juga mencerminkan lemahnya skala prioritas pembangunan infrastruktur oleh pemerintah kota.
Dalam inspeksi lapangan yang dilakukan awal pekan ini, Ari mendapati kondisi aspal yang sudah berlubang meski baru selesai dikerjakan beberapa pekan lalu. Kerusakan dini itu menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas material dan metode kerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar.
“Ini pekerjaan yang terburu-buru dan jelas tidak memperhatikan kondisi teknis di lapangan. Musim hujan seperti ini seharusnya bukan waktu ideal untuk pengaspalan,” ujar Ari kepada awak media, Senin (24/2/2025).
Lebih jauh, ia mengkritik keputusan pengerjaan proyek yang menurutnya tidak mendesak. Jalan Metro, kata dia, masih dalam kondisi baik sebelum proyek dimulai. Sementara di banyak titik lain, infrastruktur justru memprihatinkan namun belum tersentuh.
“Pemerintah kota harus berani menyusun prioritas berdasarkan kebutuhan riil warga, bukan sekadar serapan anggaran,” tambahnya.
Ari yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D menilai Dinas PU lemah dalam perencanaan. Ia menyoroti kebiasaan buruk memulai pekerjaan fisik saat musim hujan, yang berdampak langsung pada kualitas hasil.
“Setiap tahun kita punya pola cuaca yang hampir sama. Harusnya ini sudah masuk dalam perencanaan teknis. Jangan korbankan anggaran dan keselamatan warga karena salah waktu kerja,” tegasnya.
Tak hanya pengaspalan, proyek lain seperti pemasangan paving block dan perbaikan drainase juga disebut sering kali dikerjakan tanpa perhitungan kebutuhan yang matang.
Ari mendesak pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program infrastruktur, termasuk pelibatan DPRD dan warga dalam pengawasan.
“Kalau terus dibiarkan, kita akan terus berhadapan dengan pekerjaan fisik yang cepat rusak dan membahayakan pengguna jalan. Ini bukan hanya soal pemborosan, tapi juga soal tanggung jawab terhadap publik,” pungkasnya.
