Komisi D DPRD Makassar mengusulkan penambahan anggaran dua kali lipat untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan yang menyasar kelompok masyarakat paling rentan di kota ini.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan dan BPJamsostek Makassar, Selasa (25/2/2025), Ketua Komisi D Ari Ashari Ilham menyuarakan dorongan agar Pemerintah Kota segera menaikkan alokasi anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp14 miliar.
“Anggaran saat ini masih jauh dari cukup. Jika kita ingin seluruh pekerja rentan mendapatkan perlindungan yang layak, maka penambahan anggaran adalah keniscayaan,” tegas Ari di hadapan para peserta rapat.
Pekerja rentan yang dimaksud bukan sekadar mereka yang bekerja tanpa kontrak tetap, tetapi juga mencakup buruh harian, pekerja dengan gaji di bawah UMK, hingga mereka yang masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Ari juga menyampaikan keprihatinannya atas masih banyaknya kasus kecelakaan kerja yang tidak tertangani karena absennya perlindungan formal dari negara.
Dia menyebut, realisasi program BPJamsostek untuk seluruh pekerja rentan akan menjadi bukti nyata keberpihakan negara kepada kelompok miskin kota.
“Kami sudah bicara soal ini sejak tahun lalu. Sekarang saatnya dieksekusi. Tidak cukup hanya janji,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Makassar Nielma Palamba memastikan bahwa pihaknya siap mendukung perluasan cakupan jaminan sosial tersebut. Namun, tantangan terbesar adalah pada akurasi data.
“Target kami 800 ribu pekerja rentan. Tapi kami harus pastikan semua data valid—terutama dari sisi nama dan alamat—karena itu menyangkut klaim jaminan di kemudian hari,” jelas Nielma.
Disnaker saat ini masih menunggu sinkronisasi data P3KE yang kini berada di bawah pengelolaan Bappenas.
Meski begitu, distribusi kartu kepesertaan kepada warga yang sudah terverifikasi mulai dilakukan melalui jaringan kelurahan.
Program ini sebelumnya telah mencakup 35.422 orang, termasuk 427 pekerja disabilitas, namun dinilai belum cukup menjangkau seluruh lapisan pekerja yang paling membutuhkan.
“Kami butuh dukungan politik dan fiskal yang kuat agar pekerja rentan tidak terus berada dalam ketidakpastian,” kata Nielma.
