Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menegaskan pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen tenaga kerja oleh PT Anugrah Mineral Makmur (AMM), yang akan merekrut sekitar 600 pekerja untuk lokasi tambang mereka di Morowali. Hal itu ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Aspirasi DPRD Lutim, Rabu (5/3/2025).
RDP ini menghadirkan perwakilan dari PT AMM, PT Vale, serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur.
Ketua DPRD Ober Datte yang memimpin langsung rapat tersebut menyoroti perlunya PT AMM tetap beroperasi secara administratif di Luwu Timur meskipun aktivitas tambangnya berada di luar wilayah.
“Kami minta meskipun tambangnya di Morowali, kantornya tetap di Luwu Timur sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen pada daerah,” ujarnya.
Poin penting lainnya adalah soal pemberdayaan kontraktor lokal dan prioritas kepada tenaga kerja Luwu Timur. DPRD mendesak agar 80 persen dari total kebutuhan pekerja berasal dari warga lokal.
Sementara itu, anggota Komisi III Badawi Alwi menyoroti tantangan tenaga kerja lokal yang telah mengikuti pelatihan dari Dinas Tenaga Kerja namun gagal diserap perusahaan. Ia meminta dinas terkait lebih proaktif membangun sinergi dengan perusahaan agar anggaran pelatihan tidak sia-sia.
“Ini soal efisiensi dan hasil nyata dari program pelatihan. Kalau sudah dilatih dan tetap tak diterima, berarti ada yang salah dalam mekanismenya,” tegas Badawi.
Menanggapi hal itu, perwakilan PT AMM, Akmal Maulana, menyatakan komitmen pihaknya untuk mengakomodasi tenaga kerja dan kontraktor lokal. Ia juga menjelaskan bahwa lokasi operasional mereka yang terdekat berada di Mahalona, Kecamatan Towuti, sebagai titik koordinasi dengan PT Vale.
“Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan siap mengikuti seluruh regulasi yang berlaku,” ucap Akmal.
Melalui forum ini, DPRD berharap keterlibatan lebih besar dari semua pihak agar tenaga kerja lokal benar-benar mendapat tempat dalam ekspansi industri tambang di wilayah mereka.
