Desakan terhadap transparansi pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Vale Indonesia kembali mencuat.
Kali ini, Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, mengambil langkah tegas dengan menyatakan akan memanggil manajemen PT Vale untuk dimintai penjelasan terbuka mengenai alokasi dan pemanfaatan dana CSR.
Langkah ini dipicu oleh pernyataan keras Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Irjen Pol (Purn) Frederik Kalalembang, yang mempertanyakan efektivitas program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Vale, khususnya di daerah-daerah konsesi perusahaan.
Menurut Ober Datte, selama ini DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah belum pernah dilibatkan secara aktif dalam perencanaan atau evaluasi pemanfaatan dana CSR.
Dia menilai penting adanya keterbukaan informasi agar publik bisa turut serta mengawasi implementasi program CSR yang nilainya mencapai jutaan dolar setiap tahun.
“Kita akan minta penjelasan resmi dari pihak Vale. Kami ingin tahu ke mana saja dana CSR ini disalurkan dan apa dampaknya bagi masyarakat, khususnya di Luwu Timur,” tegas Ober Datte, Rabu (16/4/2025).
Data dari pernyataan Frederik Kalalembang menyebutkan bahwa dana PPM PT Vale tahun 2023 mencapai 5,5 juta USD atau sekitar Rp88 miliar, yang dibagi ke tiga wilayah operasional perusahaan, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Dia mengkritisi pembagian ini karena dinilai membuat manfaat program tidak terasa maksimal di masing-masing daerah.
Frederik menambahkan, banyak kebutuhan mendesak di daerah-daerah lingkar tambang seperti akses terhadap pelayanan kesehatan, fasilitas kebersihan, serta transportasi udara yang memadai.
“CSR bukan hanya formalitas. Ini harus benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai seperti kasus CSR dari lembaga lain yang justru disalahgunakan oleh oknum,” ujarnya.
