Ketua Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) DPRD Luwu Timur, Sarkawi Hamid, menekankan pentingnya keterlibatan pihak PTPN XIV dalam upaya penanganan banjir yang terus terjadi di tiga desa wilayah Kecamatan Burau, yakni Desa Lauwo, Lagego, dan Burau Pantai.
Pernyataan itu disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD, Kamis (17/7/2025).
Menurut Sarkawi, persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Burau bukan hanya akibat curah hujan tinggi, tetapi juga sangat mungkin dipengaruhi oleh terganggunya keseimbangan lingkungan akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PTPN XIV.
“Pemerintah daerah harus melibatkan PTPN XIV secara langsung dalam pembahasan dan implementasi solusi teknis di lapangan. Ini bukan sekadar bencana musiman, tapi sudah menjadi ancaman serius terhadap keselamatan warga dan pengguna jalan poros Sulsel,” ujar Sarkawi.
Ia menyambut baik rencana Pemkab untuk menurunkan tim teknis, namun mengingatkan agar tim tersebut memiliki mandat untuk berkoordinasi lintas sektor, termasuk perusahaan-perusahaan yang diduga turut berkontribusi terhadap persoalan lingkungan.
“Tanpa keterlibatan semua pihak, termasuk perusahaan besar yang punya pengaruh terhadap daya serap lahan, maka solusi jangka panjang tidak akan tercapai. Ini saatnya duduk bersama,” tambahnya.
Banjir yang terjadi belakangan ini telah menyebabkan kerusakan rumah warga, menghambat aktivitas ekonomi, dan mengganggu arus transportasi di jalan nasional yang melintasi Burau.
Sarkawi berharap langkah teknis yang diambil pemerintah daerah bisa dirancang dengan pendekatan kolaboratif dan berbasis data lapangan, agar penanganannya tidak sekadar reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.
