Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memaparkan capaian dan rencana kerja Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada High Level Meeting TPID dan TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Baruga Pinisi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Makassar, Rabu (03/12/2025).
Agenda tersebut digelar sebagai bentuk kolaborasi Bank Indonesia dan Pemprov Sulsel untuk memperkuat stabilitas harga jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menekankan pentingnya respons cepat pemerintah daerah untuk meredam potensi kenaikan harga sejumlah komoditas yang kerap memicu inflasi.
“Beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng harus kita antisipasi sejak awal. Pemda tidak boleh menunggu distribusi bermasalah. Kita harus responsif dan bekerja secara terintegrasi,” tegas Fatmawati.
Ia menambahkan bahwa penguatan digitalisasi melalui TP2DD berperan signifikan dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat layanan publik.
Dari Pemkab Luwu Timur, Asisten III Bidang Administrasi Umum, Alimuddin Natsir, menyampaikan bahwa inflasi Luwu Timur pada November 2025 turun menjadi -0,64 persen, dipicu turunnya harga daging ayam ras, bandeng, tomat, dan beberapa komoditas hortikultura.
Untuk menghadapi periode HBKN Nataru, Pemkab Lutim menerapkan strategi pengendalian inflasi berbasis konsep 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Alimuddin juga memaparkan bahwa Luwu Timur telah mencapai 100 persen transaksi non tunai untuk Pajak Daerah dan Belanja Daerah. Kanal pembayaran digital kini tersedia melalui QRIS, ATM, mobile banking, MPOS, hingga e-commerce.
“TP2DD Luwu Timur sudah memiliki rencana kerja berkelanjutan. Fokusnya pada literasi digital, peningkatan pemahaman pegawai, perluasan ETPD, dan penguatan kualitas SAKIP,” jelasnya.
Upaya tersebut sebelumnya mengantarkan TP2DD Lutim meraih penghargaan dari Bank Indonesia, masing-masing Juara 3 Kategori Pajak dan Juara 2 Kategori Retribusi se-Sulsel tahun 2023.
HLM TPID dan TP2DD menyepakati sejumlah tindak lanjut, di antaranya lanjutan urban farming, pelaksanaan GPM Serentak, peningkatan serapan beras SPHP, kesiapsiagaan bencana untuk menjaga distribusi, serta pemanfaatan BTT untuk dukungan ongkos angkut komoditas.
Untuk TP2DD, langkah lanjutan mencakup penyusunan Roadmap ETPD 2026–2029, digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, penguatan peran ASN sebagai duta digital, peningkatan penggunaan mobile banking dan QRIS di OPD, serta pengaktifan TP2DD daerah bersama Bank Sulselbar.
Turut hadir dari Pemkab Lutim: Plt. Kepala Bapenda Muhammad Yusri, Kepala BKAD Muhammad Said, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Chaeruddin Arfah Mustafa, Kabag Ekbang Ragusman Lukman Wahab, serta jajaran fungsional Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan.
