Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur mengakui masih terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp21,6 miliar dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Pemerintah berjanji menjadikan kondisi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya agar belanja daerah lebih optimal.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, saat menyampaikan jawaban pemerintah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (6/7/2026).
Penjelasan tersebut menjadi tanggapan atas pandangan Fraksi NasDem yang mempertanyakan SILPA lebih dari Rp21,6 miliar pada APBD 2025.
Menurut Puspawati, SILPA tersebut berasal dari sisa kas sejumlah sumber pendanaan, antara lain Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), serta kas daerah.
“SILPA Tahun 2025 akan menjadi bahan pembenahan perencanaan pembangunan ke depan. Kami juga akan memaksimalkan arah kebijakan perencanaan anggaran agar tidak terjadi SILPA pada tahun berikutnya,” kata Puspawati.
Evaluasi Agar Anggaran Lebih Tepat Sasaran
SILPA merupakan sisa anggaran yang belum terealisasi hingga akhir tahun anggaran. Dalam jumlah tertentu, SILPA dapat terjadi karena adanya efisiensi, perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan, atau sisa dana dari program tertentu. Namun, jumlah SILPA yang besar juga menjadi perhatian karena dapat mencerminkan belum optimalnya penyerapan anggaran.
Karena itu, Pemkab Luwu Timur menyatakan akan menjadikan evaluasi terhadap SILPA sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Pemerintah berharap proses penyusunan program, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung lebih tepat sasaran sehingga manfaat APBD lebih cepat terealisasi di masyarakat.
Selain menjawab sorotan mengenai SILPA, Puspawati juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap berbagai masukan dari fraksi-fraksi DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola keuangan daerah.
Ia berharap seluruh pembahasan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kualitas pengelolaan anggaran pada tahun-tahun mendatang.
“Apabila masih terdapat hal-hal yang belum tersampaikan secara rinci dan teknis, akan di bahas lebih lanjut pada tahapan pembahasan berikutnya,” ujarnya.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 masih akan berlanjut di DPRD Luwu Timur sebelum di tetapkan menjadi peraturan daerah. Hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar perbaikan tata kelola anggaran agar lebih efektif, efisien, dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
