LUWURAYA.COM — Syarat domisili calon penerima beasiswa daerah Kabupaten Luwu Timur diusulkan berubah dari minimal tiga tahun berturut-turut menjadi enam tahun.
Perubahan tersebut dibahas dalam rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah.
Rapat digelar secara daring melalui aplikasi Zoom oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kemenkum Sulsel), Kamis (10/9/2026).
Dalam pembahasan, terdapat sejumlah usulan perubahan terhadap persyaratan penerima beasiswa. Salah satunya adalah penyesuaian persyaratan domisili bagi calon penerima beasiswa asal Luwu Timur berdasarkan KTP.
Dalam aturan sebelumnya, persyaratan domisili tersebut minimal tiga tahun berturut-turut. Dalam rancangan perubahan, syarat itu diusulkan menjadi enam tahun berturut-turut.
Selain syarat domisili, rancangan perubahan juga memuat penambahan dan pengetatan persyaratan akreditasi bagi program pendidikan magister dan doktor.
Rapat harmonisasi tersebut dipimpin Plh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel yang dijabat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Heny Widyawati.
Rapat diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Bagian Hukum, Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta JF Analis Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel.
Dalam paparannya, Heny memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan rancangan, baik dari sisi substansi maupun teknik penyusunan peraturan.
Masukan tersebut antara lain penambahan landasan yang menjelaskan alasan perlunya perubahan terhadap peraturan sebelumnya.
Selain itu, dilakukan perbaikan teknik penulisan, penyempurnaan rujukan antar-pasal, serta penyesuaian penggunaan istilah dalam batang tubuh rancangan.
Penggunaan istilah asing juga menjadi perhatian. Istilah “online” disarankan menggunakan padanan bahasa Indonesia “dalam jaringan”, sedangkan “website” disesuaikan menjadi “situs”.
Pembahasan juga mempertahankan penggunaan frasa “cucu/lainnya” pada salah satu ketentuan.
Berdasarkan penjelasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, kategori famili lain dan cucu merupakan kategori yang berbeda dalam dokumen kependudukan.
Heny mengatakan harmonisasi diperlukan untuk memastikan regulasi daerah memiliki dasar dan rumusan yang jelas serta dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
“Regulasi mengenai beasiswa harus memberikan kepastian dan kejelasan, sehingga program yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujar Heny.
Menurutnya, harmonisasi menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui regulasi yang baik.
Hasil pembahasan menyimpulkan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Pemberian Beasiswa Daerah secara substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun sejajar.
Rancangan tersebut dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, perubahan syarat domisili dari tiga menjadi enam tahun tersebut masih merupakan bagian dari rancangan perubahan Perbup, bukan ketentuan baru yang telah berlaku.
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.

