LUTIM – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terkait efektivitas kinerja pengelolaan belanja daerah Pemkab Luwu Timur Tahun 2016-2018 itu diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Priyono kepada Plt. Inspektur Kabupaten Luwu Timur, Salam Latief dan kepada Ketua DPRD, H. Amran Syam di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Jumat (13/12/2019).
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sulsel, Wahyu Priyono mengatakan, setiap Pemerintah daerah yang telah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan kinerja.
Tujuan pemeriksaan ini, kata Wahyu Priyono, untuk menilai efektifitas pengelolaan anggaran Pemerintah daerah dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan belanja daerah, sehingga hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah untuk mengoptimalkan program pelayanan dasar bagi masyarakat.
“Saya harapkan masukan dari hasil pemeriksaan ini dapat ditindaklanjuti Pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam laporan ini,” jelas Wahyu.
Sementara Ketua DPRD Kab. Luwu Timur, H. Amran Syam mengharapkan agar Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pembangunan harus juga berorientasi pada pembangunan kinerja sumber daya manusia sehingga berdampak positif terhadap hadirnya kinerja sumber daya yang baik.
Menurutnya, harmonisasi dalam membangun kebersamaan dan pengawasan, pihak lembaga DPRD terus memberikan dukungan kepada Pemerintah daerah untuk berkinerja baik. Untuk itu, ia berharap agar beberapa rekomendasi dari BPK RI untuk ditindak lanjuti sebagai upaya bersama untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia Pemda Luwu Timur.
Mewakili Bupati Luwu Timur, Plt. Inspektur Salam Latief mengatakan, masukan dan rekomendasi dari pihak BPK RI terkait peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta pengelolaa belanja daerah akan ditindaklanjuti Pemerintah daerah.
“Kami akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi BPK RI ini guna memperbaiki kinerja Pemerintah daerah agar lebih baik lagi kedepannya,” ungkapnya.
