Sebagai upaya untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi pada semua aspek manajemen penyelenggaraan Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Luwu Timur dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) Universitas Hasanuddin ini digelar di Gedung P2KP Universitas Hasanuddin Makassar, Senin (29/07/2019).
Bimtek yang berlangsung selama 3 hari dari 29-31 Juli 2019 dibuka Asisten Administrasi Umum Setdakab Luwu Timur, Aini Endis Anrika.
Asisten Administrasi Umum dalam sambutannya ketika membuka kegiatan tersebut menyampaikan bahwa, upaya Pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memerlukan sebuah sistem yang dapat mengukur dan membantu dalam memahami kinerja Pemerintah. Sistem tersebut, merupakan sarana untuk membantu Pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran terhadap kualitas penilaian kinerja dan penataan birokrasi yang profesional, melayani dan akuntabel.
Karena itu, menurutnya, agar perubahan yang dilakukan dapat berjalan secara terarah, sinergis dan sistematis, maka diperlukan tenaga pedamping yang akan memastikan dan mengawal percepatan reformasi birokrasi.
Lebih lanjut Ia mengatakan bahwa, Reformasi birokrasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya yang dilakukan dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good governance) serta merupakan proses berkelanjutan yang setiap tahapnya diarahkan untuk menata perubahan bagi perbaikan birokrasi.
“Saya menyadari, untuk mewujudkan upaya percepatan reformasi birokrasi di daerah bukanlah persoalan yang mudah, karena diperlukan adanya komitmen yang kuat, kreativitas, inovasi dan terobosan dari seluruh penyelenggara. Karena itu, sebagai Pemerintah daerah, saya berharap adanya perbaikan pelayanan birokrasi yang semakin baik dari waktu ke waktu,” ujar Aini Endis.
“Namun yang paling utama dari semua itu adalah kerjasama dan sinergitas semua tim yang terkait percepatan reformasi birokrasi terutama dalam upaya menciptakan dan memperkuat koordinasi, sinergitas dan keterpaduan baik dalam lingkup internal dan eksternal instansi terkait, serta memahami instrumen Reformasi Birokrasi yang diterapkan, sehingga tercipta Tim Reformasi Birokrasi yang kompeten,” sambungnya menutup sambutannya.
Bimbingan teknis Asesor PMPRB dihadiri 46 pegawai Pemkab Luwu Timur yang terdiri Sekretaris Dinas, Sekretaris Camat, Kasubag Umum serta beberapa staf.
Lebih mendalam pembahasannya, hadir sebagai narasumber Prof. Dr. Sangkala, MA., Hj. Mirna, SH. dan Andi Asniar Dewi dari P2KP Unhas. (hms/ikp/kominfo)
