LUTIM – Fraksi Hanura DPRD Luwu Timur menyarankan kepada Bupati agar pengisian pejabat di SKPD harus sesuai kompetensi dan profesional.
Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Fraksi Hanura DPRD Luwu Timur, Alpian Alwi, Sabtu (07/03/2020).
“Bupati harus berani memilih pejabat yang profesional dengan memiliki kultur sosial budaya,” tutur Alpian.
Selain itu, kata Alpian, penempatan pejabat di lingkup SKPD Pemda Lutim jangan didasari suka atau tidak suka.
“Jangan menempatkan pejabat yang akan dimutasi lebih banyak bernuansa politis dan lebih didasari oleh suka atau tidak suka,” pesan Alpian.
Apalagi, Rencana pembentukan Badan Pendapatan Daerah Luwu Timur telah disetujui oleh DPRD. Dan tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkup Pemkab Luwu Timur.
Selain itu, kata Alpian, penggarapan potensi daerah dinilai belum maksimal, sehingga menjadi pertimbangan untuk dibentuknya OPD baru, dengan harapan agar sektor pendapatan maksimal digarap.
Seperti diketahui, bidang pendapatan hanya melekat di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Luwu Timur. “Fraksi Hanura mengingatkan agar Peraturan Bupati yang mengatur perangkat daerah ini segera disiapkan. Sehingga pada saatnya diterapkan tidak mengalami hambatan,” jelasnya. (*)
Luwuraya berkomitmen untuk terus berdiri sebagai rumah informasi yang jujur dan objektif bagi masyarakat luas. Namun, kami tidak bisa berjalan sendirian. Kami memanggil semangat gotong royong khas kita. Jika hari ini berita kami pernah menemani, mengedukasi, atau memberi manfaat untukmu, sudilah kiranya meluangkan sedikit rezeki untuk "mentraktir kopi" tim di balik layar.
